Jakarta, GPriority.co.id – Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan TNI tidak masuk ranah politik praktis. Hal ini disampaikan Menko Polhukam menanggapi RUU TNI yang dinilai publik akan menghidupkan kembali Dwifungsi TNI.
“Yang jelas tugas TNI di Kementerian/Lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis. Namun, untuk menjawab kebutuhan dari Kementerian/Lembaga dan sesuai dengan kebijakan Presiden,” ujarnya usai menghadiri diskusi “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri”, kata Menkopolhukam Hadi dikutip RRI, Jumat (12/7).
Hadi menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan dalam RUU tersebut. Dengan mengundang sejumlah elemen masyarakat, diharapkan memberikan hasil yang dapat diterima masyarakat.
Adapun sejumlah elemen masyarakat yang diundang pada diskusi dengar pendapat itu, di antaranya tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum. Selain itu, turut pula para pengamat hingga perwakilan media massa, yang dimintai masukannya sebagai catatan Daftar Inventaris Masalah (DIM).
“Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan masukan tentang kebutuhan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” ucapnya.
Foto: ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/nz.
