Penulis: Aflaha Rizal Bahtiar | Editor: Dimas A Putra | Foto: Kemlu.go.id
New York AS, GPriority.co.id— Dalam pertemuan darurat SMU PBB yang membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina yang digelar di New York (26/10), Menlu RI Retno Marsudi menyebut tiga hal mengenai konflik Israel-Palestina.
Pertama: menghentikan agresi
Untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan SMU PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikaan indenpenden untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, serta pengusiran masal warga sipil di Gaza,” ungkap Menlu RI, yang dilansir di Kemlu.go.id.
Kedua: memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil
Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-Badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Menilik magnitudo kerusakan yang ditumbulkan, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan,” kata Menlu.
Ketiga: menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza
Seruan Israel untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan, serta akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air juga dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” ungkap Menlu RI.
Plus satu
Menlu mengatakan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian dalam mewujudkan solusi duaa-negara harus dimulai kembali. Upaya sistematis Israel untuk membuat negoisasi jadi tidak relevan harus dihentikan.
“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina,” tandas Menlu seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).
