Jakarta, GPriority.co.id – Memiliki pekerjaan dengan penghasilan relatif stabil ternyata belum otomatis membuat seseorang mampu memiliki rumah. Kondisi ini juga dialami Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dari sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia, baru 22 persen yang tercatat memiliki rumah sendiri, sehingga sekitar 78 persen lainnya masih menghadapi persoalan kepemilikan hunian. Data tersebut disampaikan KORPRI dalam program perumahan ASN pada 2026.
Persoalan tersebut semakin relevan jika melihat kondisi keterjangkauan rumah di Indonesia. UN-Habitat World Cities Report 2026 mencatat rasio harga rumah terhadap pendapatan Indonesia berada di angka 18,5, sementara rata-rata dunia 11,2. Dalam data tersebut, Indonesia berada di posisi 166 dari 181 negara untuk indikator price-to-income ratio.
Rasio 18,5 menggambarkan beratnya beban kepemilikan rumah. Secara sederhana, jika seluruh pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli rumah tanpa membayar kebutuhan lain, diperlukan sekitar 18,5 tahun pendapatan. Angka tersebut bahkan belum memperhitungkan bunga KPR, pajak, biaya administrasi, perawatan, dan biaya kepemilikan lainnya.
Jutaan Orang Berebut Jadi ASN
Minat masyarakat menjadi ASN juga tetap tinggi. Pada seleksi CPNS 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 3.963.832 pelamar. Besarnya jumlah pendaftar menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pekerjaan di sektor pemerintahan.
Namun, status sebagai ASN tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hunian. Bahkan, Direktur Utama TASPEN saat itu Antonius Nicholas Stephanus Kosasih pernah menyebut survei TASPEN menemukan 25–30 persen ASN belum memiliki rumah, sekaligus mengungkap kekhawatiran ASN mengenai kemampuan memiliki tempat tinggal.
Kini, data KORPRI menunjukkan persoalan tersebut masih menjadi perhatian. Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, “ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat.”
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan, “Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau.”
Rumah Bukan Sekadar Kebutuhan Saat Aktif Bekerja
Persoalan rumah juga berkaitan dengan masa pensiun. Data yang dikutip dari laporan Asian Development Bank menunjukkan sekitar 60 persen lansia Indonesia memiliki rumah atau tanah, sementara kepemilikan tabungan pensiun jauh lebih rendah.
Karena itu, keputusan membeli atau menunda rumah ketika masih aktif bekerja dapat berdampak hingga masa tua. Untuk ASN, jaminan hari tua telah didukung melalui TASPEN, tetapi kebutuhan hunian tetap perlu direncanakan sejak masa produktif. TASPEN sendiri pada 2026 kembali membahas skema hunian layak dan terjangkau bagi ASN serta pensiunan.
Pada akhirnya, rumah dengan lokasi dan harga yang sesuai belum tentu memiliki skema KPR yang cocok. Sebaliknya, KPR yang terjangkau juga belum tentu tersedia untuk rumah yang sesuai kebutuhan.
Tantangan kepemilikan rumah bagi ASN pun bukan sekadar persoalan gaji, melainkan pertemuan antara harga rumah, lokasi, kemampuan cicilan, akses pembiayaan, dan perencanaan masa depan.
