Sawahlunto, Gpriority.co.id – Kota Sawahlunto kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan dapat membawa kemajuan dan menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pelayanan publik. MPP Kota Sawahlunto yang merupakan MPP ke 68 di Indonesia dan yang ke 5 di Provinsi Sumatra Barat ini menyediakan 219 jenis layanan dari 25 instansi.
Dalam peresmian MPP Sawahlunto pada senin (26/09), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa MPP sangat mendukung Kota Sawahlunto yang kaya akan wisata sejarah, budaya, dan alam. Semua keragaman dan kekayaan potensi alam, sumber daya, etnis budaya, serta sejarah yang dimiliki Kota Sawahlunto sangat potensial untuk terus dikembangkan. Hadirnya MPP diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi kota yang ada. Apalagi berdasarkan rilis tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Kota Sawahlunto di peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin paling sedikit di Indonesia yaitu hanya 2,38 persen.
Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menerangkan, MPP yang menjadi pusat pelayanan modern ini tentu membutuhkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rata-Rata tingkat kematangan pemerintah daerah di lingkungan Sumatra Barat yakni 2,23 (Kurang). Terdapat lima pemerintah daerah yang telah mencapai tingkat kematangan Baik, yaitu Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota, Solok, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. “Semoga setelah ini Kota Sawahlunto memiliki tingkat kematangan baik,” ujarnya.
MPP Sawahlunto sendiri menyediakan 219 jenis layanan dari 25 instansi yang siap melayani masyarakat dari dalam maupun luar Kota Sawahlunto. Ruang lingkupnya meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Kepala DPMPTSP-Naker Sawahlunto, Dwi Darmawati menjelaskan hingga saat ini sudah ada 25 gerai terisi yang terdiri dari berbagai Instansi , OPD, BUMN, BUMD dan Swasta yang bergabung dan sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dalam pemanfaatan MPP ini.
Sementara itu, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan MPP sebagai bentuk implementasi dari salah satu visi dan misi pemko Sawahlunto yang tertuang dalam poin kesembilan yaitu Mewujudkan kota berbasis Smart City serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor. Ditambahkannya, berdirinya MPP merupakan buah kerjasama dari berbagai pihak, lembaga, stakeholder dan instansi vertikal maupun horizontal dengan perencanaan yang matang dan terukur. (PS/dbs)
