Jakarta,GPriority.co.id-Sebagai daerah termuda di Indonesia, Kabupaten Mahakam Ulu terus menampakkan geliatnya. Terbukti dengan 3 kali secara berturut-turut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
” Kita bersyukur untuk kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ke 3 kalinya secara berturut – turut, tertuang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yang disajikan Tahun Anggaran 2019, 2020 hingga 2021,” ucap Sekda Mahulu Stephanus Madang yang ditemui di Kemenhub pada Rabu Siang (28/9/2022).
Dijelaskan oleh Stephanus Madang, meskipun mencetak hattrick, bukan berarti Pemkab Mahulu merasa puas justru terus melakukan pembenahan baik pembangunan maupun infrastruktur lainnya.
Stephanus Madang juga mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan penguatan di sistem internal yang dilakukan secara berjenjang.” Disitulah kita bisa mengontrol dan melakukan manajemen pemerintahan. Sehingga penyalahgunaan anggaran bisa ditekan seminimal mungkin,” jelas Stephanus Madang.
Sekedar informasi pada bulan Mei 2022, Pemkab Mahakam Ulu menerima WTP untuk ketiga kalinya dari BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan opini WTP diterima oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH., ME yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Dadek Nandemar, S.E., MIT.,Ak.,CSFA.,CA.,CFE. Turut menerima pula Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, SE., MBA dan secara bersamaan dengan penyerahan LHP Pemerintah Kota Bontang, bertempat di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur Jl. M. Yamin No.19 Samarinda.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME dalam sambutannya usai menerima LHP dari BPK menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dan Tim Pemeriksa serta jajarannya.
“Izinkan saya memberikan apresiasi kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Pemeriksa BPK beserta seluruh jajaran, yang telah sangat berperan mendorong Pemerintah Kabupaten Mahulu di dalam pengelolaan keuangan yang transparan, bersih dan akuntabel agar terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Bupati.
Lanjut Bupati, setelah proses yang panjang sampailah kita pada Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2021 hari ini.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, catatan dan langkah-langkah perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2021,” kata Bupati lagi.
Bupati mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan ini harus dipandang sebagai kebutuhan wajib dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama terkait dengan penganggaran selanjutnya sehingga dinamika penyelenggaraan pemerintahan bisa semakin lebih baik, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui APBD, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pelaporan.“Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya pemeriksaan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan tapi lebih daripada itu, pemeriksaan memberikan dampak positif bagi kami khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel,” tutup Bupati Bonifasius.(Hs.Foto.dok.Mahulu)
