Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, mengkritik rencana pemerintah yang akan menerapkan sertifikasi bagi para influencer di media sosial.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penegakan hukum terhadap akun-akun anonim yang kerap menyebarkan informasi palsu dan menimbulkan keresahan publik.
“Masalah utama di dunia digital kita bukan cuma siapa yang punya sertifikat, tapi siapa yang bersembunyi dibalik anonim. Akun tanpa identitas masih bebas menyebar fitnah, hoaks, ujaran kebencian sampai penipuan tapi lolos dari tanggung jawab,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/11).
Nico menambahkan, berdasarkan Asia Scam Report 2024 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebanyak 65 persen warga Indonesia menjadi target scam setiap minggu dan sebagian besar dilakukan melalui akun anonim.
“Makanya, sebelum bahas sertifikasi influencer, yuk tuntaskan dulu soal mitigasi dan penegakan hukum terhadap akun-akun anonim dan scammer yang merusak ruang publik digital,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menentukan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia, bukan meniru kebijakan negara lain seperti China yang baru menerapkan regulasi serupa.
“Dari mulai kasus penipuan dan kebocoran data yang terus-terusan terjadi, harusnya Kemkomdigi bisa nentuin prioritas antara mengisi kekosongan hukum dan memperkuat penegakan regulasi atau buat regulasi tambahan yang belum urgent,” ujarnya.
Nico menegaskan, kompetensi digital memang penting, namun jangan sampai kebijakan sertifikasi ini justru mengekang kebebasan berekspresi.
“Kompetensi perlu dijaga, tapi jangan sampai kebijakan ini justru mengekang kebebasan berekspresi. Kita ingin ruang digital tetap sehat sekaligus aman dan terbuka,” ungkapnya.
Menurutnya, isu anonimitas dan kebocoran data publik jauh lebih mendesak dibandingkan penerapan sertifikasi influencer.
“Kenapa mengatasi anonimitas akun dan kebocoran data lebih penting? Karena keduanya udah kejadian dan nimbulin korban sama kerugian,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi digital dari Unika Soegijapranata, Paulus Angre Edvra, menilai kebijakan sertifikasi influencer seperti di China bisa berisiko jika diterapkan mentah-mentah di Indonesia.
Ia menilai banyak kreator di Indonesia yang memiliki pengalaman dan kredibilitas meski tanpa gelar tinggi, sehingga sertifikasi berbasis keahlian lebih tepat asalkan tidak menjadi alat pembatas kebebasan berekspresi.
“Jangan sampai setelah ada izin, influencer jadi tidak bebas mengkritik. Takutnya terjadi pembungkaman atau pengarahan oleh pemerintah. Bagaimana pun juga kan ada track record-nya ya di Indonesia itu bahwa media itu digunakan untuk propaganda untuk mungkin menyelamatkan wajah pemerintah gitu. Nah, ini yang perlu di kita awasi gitu,” ucapnya.
