Jakarta, GPriority.co.id – Bukan hanya pembangunannya, biaya pemeliharaan IKN (Ibu Kota Nusantara) juga menghabiskan dana fantastis hingga Rp300 miliar tiap tahunnya, dengan menggunakan APBN.
Diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, biaya pemeliharaan IKN tembus Rp200-300 miliar per tahun dan keseluruhannya ditanggung APBN, lewat anggaran OIKN. Namun ia menekankan jika biaya tersebut kini masih dalam tahap diperhitungkan oleh pihak kontraktor yang terlibat.
“Angkanya masih dihitung oleh pihak kontraktor. Tetapi sejauh ini kami memperkirakan antara Rp200-300 miliar per tahun,” jelas Basuki.
Sebelumnya, pihak OIKN telah meminta tambahan anggaran dengan angka Rp16,13 triliun pada tahun anggaran 2026 mendatang. Sementara, pagu indikatif anggaran OIKN untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.
Sehingga nantinya total kebutuhan anggota OIKN tahun 2026 mencapai angka Rp21,18 triliun. Dana tersebut lebih tinggi jumlahnya dari anggaran IKN tahun 2026 yang sebelumnya disetujui oleh Presiden Prabowo pada Januari lalu, sebesar Rp17,08 triliun.
Dalam pernyataannya, Basuki menerangkan jika besaran anggaran yang lebih besar ini terjadi karena alokasi di tahun 2025 masih kurang Rp4 triliun dari total awal yang mencapai Rp14,40 triliun.
Meski sempat disebut mangkrak karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, Basuki menyebut jika proyek IKN tetap berjalan. Ia menegaskan, mayoritas pegawai OIKN juga telah berkantor di IKN.
“Kebanyakan dari OIKN sudah berkantor di sana. Yang di Jakarta saja dari kantor Menara Mandiri awal ada 17 lantai, ini sudah tinggal 5 lantai saja. Jadi ada optimis bahwa Maret 2025 semua karyawan OIKN bisa bekerja di sana,” ungkap Basuki pada bulan Februari lalu.
