Pasar Rakyat Diminta Mendag Agus Untuk Tetap Buka

Jakarta,gpriority-Ekonomi masyarakat baik daya beli masyarakat yang menurun maupun para pedagang merupakan salah satu yang terdampak dari penyebaran virus corona.

Bukan saja omset pedagang yang menurun, tapi lebih jauh hal ini juga berimbas pada terancamnya nasib pedagang yang berhenti akan berjualan untuk sementara waktu dan sulitnya petani, nelayan dan peternak juga industri kecil untuk menyalurkan barang hasil dagangannya. Sebab, wabah pandemi COVID-19 ini membuat jumlah pembeli yang datang ke pasar menurun cukup drastis bahkan pasar rakyat ada yang tutup.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat kerja dengan Pimpinan Komisi VI DPR RI secara virtual, Sabtu (2/5). Dari Pimpinan Komisi VI DPR RI, rapat dipimpin Ketua Komisi VI Faisol Reza, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Arya Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging, serta Wakil Ketua Bidang Pembangunan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Syarif Fasha, Ketua Bidang Ekonomi Kretaif dan UKM Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), H. Suharsono, dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono. Sedangkan pendamping Menteri Perdagangan terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi I Gusti Ketut Astawa, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Sihard H. Pohan, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ida Rustini, dan Kepala Biro Humas Olvy Andrianita.

Ungkapan Mendag Agus Suparmanto sangat beralasan karena berdasarkan laporan sementara dari 285 Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29%. Penurunan juga terjadi pada omset pedagang sebesar rata-rata 39% sebagai imbas dari sepinya pembeli selama COVID-19 di Indonesia.

Nasib serupa juga dirasakan pelaku usaha ritel yang omsetnya turun 90% dan penurunan pasokan barang sebesar 50% sehingga dampak lebih luasnya lagi adalah para pedagang akan mengalami penurunan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya, seperti pembayaran pajak, sewa, listrik dan gas, cicilan pinjaman, maupun gaji pegawai.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah Pasar Rakyat di Indonesia tercatat 15.657 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 2.818.260. 

Dalam tahun anggaran 2015–2019 melalui Program Nawacita Presiden Jokowi, Kementerian Perdagangan telah melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 5.248 unit yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Pencapaian tersebut telah melampaui target Program Nawacita sebanyak 5.000 unit Pasar Rakyat. Program ini akan tetap berlanjut pada periode 2020–2024 ini.

Mendag Agus mengatakan, COVID-19 memberikan dampak pada sektor perdagangan, baik penurunan daya beli masyarakat maupun melemahnya transaksi dagang di pasar rakyat maupun dan ritel modern. Untuk itu, dalam menjaga ketersedian barang kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat dan menghindari dampak yang lebih luas bagi melemahnya ekonomi rakyat kecil, Mendag minta pasar rakyat tetap harus beroperasi dengan mengedepankan kebersihan pasar dan pedagang/pembeli, menerapkan physical distancing dalam optimalisasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk memutuskan penebaran COVID-19.
Kemendag akan bekerjasama dengan Kemendagri, BNPB dan Satuan Tugas di Daerah, pemerintah propinsi dan kota serta Assosiasi terkait dalam memonitor pasar rakyat yang bersih dan higienis beroperasi.

“Dampak COVID-19 sangat berdampak luas kepada nasib pedagang dan pelaku usaha pasar rakyat dan ritel karena omsetnya menurun akibat terjadi penurunan jumlah pembeli. Bahkan ada beberapa pasar yang tutup. Hal ini yang perlu ditangani segera agar tidak terpuruk nasib para pedagang kecil termasuk petani, nelayan, peternak dan industri kecil yang mensuplai produknya ke pasar. Berbagai upaya tetap berdoa dan ikhtiar untuk kesehatan para pedagang dan pembeli, namun di sisi lain pasar rakyat diharapkan tetap beroperasi dengan mengedepankan kebersihan pasar, pedagang dan pembeli, menerapkan physical distancing, serta mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu yang paling penting adalah Kemendag menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga stabil,” tegas Mendag Agus.

Pada kesempatan ini Menteri Agus Suparmanto menegaskan kembali kepada Ketua Asosiasi pemerintah Kota seluruh Indonesia dan Ketua Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia agar masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta desa tetap mengijinkan Pasar Rakyat buka dan berjualan dengan mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan pemerintah dalam antisipasi penyebaran COVID-19, dengan tujuan utama memenuhi ketersediaan barang pokok dan penting bagi masyarakat dengan harga yang stabil.

Dikatakan, Kemendag mendorong pemerintah propinsi/kota untuk dapat melakukan inovasi di masa pandemi ini dalam operasional Pasar Rakyat, seperti mengatur jam buka dan jumlah pedagang secara bergiliran, menggunakan sistem pesan antar barang melalui media sosial, seperti whatsapp, facebook, IG, sebagaimana telah dilakukan pengelola pasar di DKI Jakarta, Purbalingga, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Denpasar.

“Bekerja sama dengan aplikasi tranportasi online, seperti Go-Jek dan Grab. Membuka pasar dengan menutup ruas jalan serta mengatur jarak pedagang sesuai protokol COVID-19, seperti contoh yang dilakukan pemerintah daerah kota Salatiga,” tutup Agus Suparmanto.(Hs.Foto:Humas Kemendag)

Related posts