Pemerintah Dorong Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta,Gpriority-Dalam rangka melakukan percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengampanyekan kebijakan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Namun untuk mencapai kebijakan tersebut dibutuhkan kolaborasi antara pusat dan daerah.

“ Kolaborasi ini diperlukan untuk menyusun langkah-langkah regulasi sebagai pendukung kebijakan,” jelas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam siaran persnya pada Minggu malam (29/8/2021).

Lebih lanjut dikatakan Ida,” Kenapa penyusunan langkah regulasi ini penting? Karena hingga saat ini kesenjangan dalam pembangunan yang menyebabkan penyandang disabilitas belum mampu berpartisipasi dalam berbagai faktor masih ada,” jelas Ida.

Tak hanya itu,adanya stigma dan stereotipe pada masyarakat serta masih lemahnya pemahaman terhadap para penyandang disabilitas menjadikan kolaborasi ini penting untuk dijalankan.

“Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas,” kata Menaker Ida.

Menurut Menaker Ida, perlu adanya layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam program ketenagakerjaan nasional melalui Ekosistem Digital SIAPKerja/Karirhub, Link And Match Ketenagakerjaan, Transformasi BLK, dan Pengembangan Talenta Muda.

Menurutnya, Pemerintah harus menjamin SDM pada unit layanan disabilitas (ULD) melalui penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan serta peran masyarakat sebagai pendamping ULD bidang ketenagakerjan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.

“Pelayanan Ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan/evaluasi,” tutupnya.(Hs.Foto.Humas Kemenaker)

Related posts