Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah terus memperkuat langkah menjaga Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Salah satunya melalui penguatan infrastruktur dasar yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp444,6 triliun guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan Pulau Dewata.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk memetakan sekaligus menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang dapat segera direalisasikan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7).
Berdasarkan kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata, Bali membutuhkan penguatan infrastruktur pada sektor energi, transportasi, pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi, hingga fasilitas pendukung pariwisata. Total kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Widiyanti dalam keterangan resminya, Senin (20/7).
Menurut dia, penguatan infrastruktur menjadi langkah penting agar Bali tetap nyaman dikunjungi wisatawan tanpa mengurangi kelestarian alam dan budaya yang menjadi daya tarik utamanya.
Kementerian Pariwisata juga menaruh perhatian pada penanganan sampah, terutama remediasi sampah laut, penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, serta percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di kawasan destinasi wisata dan desa wisata.
Selain itu, pemerintah terus mendorong pemerataan kunjungan wisata melalui program 4B yang menghubungkan Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Program ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah lainnya.
Di bidang tata ruang, Kementerian Pariwisata juga mempercepat penyusunan RTRW dan RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Langkah tersebut bertujuan menjaga kawasan hijau Bali dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama agar Bali tetap menjadi ikon pariwisata Indonesia sekaligus model pengembangan destinasi berkelanjutan di berbagai daerah.
“Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya,” ujar AHY.
Reportase : Dimas A. Putra
Foto : Istimewa
