Pemerintah Perpanjang Kebijakan WFH ASN Hingga 2 Bulan Kedepan

Aparatur Sipil Negara (ASN)/Foto iStock

Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan ke depan.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026). Rapat itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas berbagai langkah untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah memutuskan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari keberlanjutan WFH hingga persiapan berbagai insentif guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga, dikutip dari Presiden RI.

Selain itu, pemerintah juga membahas implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan tepat waktu.

“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.

Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan seluruh pihak memahami kebijakan baru tersebut.