Jakarta, GPriority.co.id – Peneliti CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap layak dilanjutkan, namun implementasinya harus dikoreksi agar tidak sekadar menjadi proyek bisnis, melainkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan Hendri dalam forum “Thee Kian Wie Lecture Series 2026: Pengelolaan Anggaran dan Reorientasi Program Kesejahteraan Sosial”, yang digelar di BRIN Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut Hendri, keputusan melanjutkan atau menghentikan MBG merupakan keputusan politik pemerintah. Namun dari sisi ekonomi dan sosial, program tersebut memiliki potensi besar apabila dijalankan dengan model yang tepat dan tujuan yang jelas.
“Kalau menurut saya MBG bagus karena stunting masih tinggi dan kualitas hidup masyarakat juga masih banyak yang belum baik. Tetapi tujuannya jangan hanya itu. Saat pelaksanaan, harus ada program ekonomi yang juga berjalan sehingga ada return jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, salah satu kelemahan implementasi MBG saat ini adalah terlalu berorientasi pada bisnis besar, bukan pemberdayaan pelaku usaha kecil di daerah. Karena itu, Hendri mendorong model desentralisasi dengan porsi produksi maksimal sekitar 300 porsi per SPPG.
Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya melibatkan dapur sekolah, warteg, UMKM katering, hingga kelompok masyarakat lokal dibanding membangun dapur besar bernilai miliaran rupiah.
“Mereka tidak perlu membangun dapur Rp2 miliar. Mereka cuma perlu beli wajan tambahan, panci tambahan, dan menambah tenaga kerja,” katanya.
Hendri menilai teknologi digital saat ini memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan dan distribusi anggaran secara lebih transparan. Monitoring kualitas makanan juga dinilai dapat melibatkan BUMN di sektor testing, inspection, and certification (TIC).
Ia juga mengusulkan agar MBG tidak semata menjadi program pemerintah, tetapi diubah menjadi program nasional berbasis kolaborasi. Pendanaan, menurutnya, dapat melibatkan dana CSR perusahaan hingga lembaga filantropi sehingga tidak seluruhnya bergantung pada APBN.
“Kalau ini program nasional dan darurat, maka pendanaannya bisa dari lembaga filantropi dan CSR. Sisanya baru dari APBN,” ujarnya.
Lebih jauh, Hendri meyakini MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal apabila rantai pasok berbasis daerah dibangun secara serius. Ia mencontohkan petani ikan atau pelaku usaha pangan lokal dapat langsung menyuplai kebutuhan makanan sekolah melalui sistem digital yang terintegrasi.
“Nanti tahun ketiga atau keempat akan muncul industri-industri di level pedesaan. Jadi MBG bisa menjadi driver ekonomi dan berkelanjutan kalau implementasinya seperti itu,” katanya.
Hendri juga menilai pengurangan skala program di tengah kondisi fiskal saat ini merupakan sinyal positif, namun pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola implementasi MBG ke depan.
