Penulis : Dimas | Editor : Haris | Foto : Dimas
Jakarta,GPriority.co.id-Setidaknya terdapat tujuh tuntutan dalam aksi Hari Buruh Internasional 2023 atau May Day yang berlangsung di beberapa daerah.
Hal tersebut di sampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal di Kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (1/5).
Poin pertama, pihaknya mendesak pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Ada 9 isu yung dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja. Kesembilan isu tersebut, meliputi upah murah. Di mana upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh, dan adanya ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah,” kata Said.
Kedua, Said mengatakan buruh mendesak pencabutan parliamentary threshold empat persen dan Presidential threshold 20 persen.
“Dalam simulasi, bilamana partai politik dalam Pemilu 2024endapatkan 30-40 kursi di DPR RI, maka ada kemungkinan tidak lolos partetnentary threshola. Karena meskipun mendapatkan 30 – 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja yang di dapat di bawah 4% suara sah nasional,” lanjut Said.
Ketiga, mendesak DPR untuk mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
“Mengapa RUU PPRT yang diharapkan untuk segera disahkan tak kunjung disahkan, padahal sudah 18 tahun. Tetapi giliran UU Cipta Kerja yang ditolak kaum buruh dengan cepat segera disahkan?DPR ini mewakili siapa sebenarnya?,”tegasnya.
Keempat, Tolak RUU Kesehatan Said menjelaskan hal ini didasari oleh dua hal. Pertama menjamin kredibilitas para dokter dibandingkan pemerintah dan masalah pengaturan pengelolaan dana BPJS kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.
Kelima, lanjutnya, pihaknya mendesak ada reforma agraria dan kedaulatan pangan.
“Tolak bank tanah, tolak impor beras, kedelai dan lain-lain,” tutur dia.
Pada poin keenam, Said mengajak massa buruh untuk memilih calon presiden (Capres) yang pro buruh dan kelas pekerja.
“Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja,” ujar dia.
Poin ketujuh, kata Said, pihaknya mendesak penghapusan out sourcing.
