Jakarta, GPriority.co.id – OCCRP, suatu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, belum lama ini membuat netizen Indonesia gaduh.
Jika anda belum mengetahuinya, OCCRP fokus merilis daftar tokoh paling korup di dunia, dan diberi penghargaan sebagai bentuk sarkas.
Mencengangkannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini dimasukkan dalam daftar tokoh paling korup di dunia tahun 2024, versi OCCRP.
Jokowi pun masuk sebagai salah satu dari lima finalis nominasi “Orang Terkorup” yang diumumkan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang diketahui merupakan hasil dari voting netizen di platform X.
Selain Jokowi, finalis lainnya termasuk Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Meski demikian, OCCRP memilih Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai pemenang. OCCRP didanai oleh berbagai organisasi internasional, termasuk pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri, USAID, dan National Endowment for Democracy (NED), yang memiliki sejarah mendukung oposisi di negara-negara tertentu.
Pendanaan OCCRP juga berasal dari Open Society Foundations milik George Soros, yang dikenal kontroversial terkait krisis moneter Asia 1998.
Selain itu, OCCRP bermitra dengan berbagai media global, termasuk Tempo di Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan kemungkinan agenda tersembunyi dalam aktivitasnya.
Pendanaan dan keterlibatan organisasi ini memicu dugaan bias dalam menyasar tokoh-tokoh tertentu, terutama di negara-negara yang dianggap “musuh” oleh Amerika Serikat.
Jokowi: “Yang Dikorupsi Apa? Ya Dibuktikan“
Ketika ditanya perihal tersebut, Jokowi menanggapi dengan santai. Dirinya juga mempertanyakan tuduhan tersebut dengan menyatakan, “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” sambil menyoroti banyaknya framing jahat dan tuduhan tanpa bukti terhadap dirinya.
Selain itu Jokowi juga menilai bahwa saat ini berbagai pihak dapat menggunakan berbagai cara, seperti NGO, partai, atau ormas, untuk menyebarkan fitnah dan framing negatif.
Ketika ditanya apakah ada muatan politis di balik nominasi ini, Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak OCCRP.
Foto : Setkab RI
