Jakarta, GPriority.co.id – Sebuah fakta baru mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024 terungkap. Muncul data bahwa paslon nomor urut 2 Dharma-Kun, juga catut KTP warga Tangerang Selatan dan Banten.
Hal ini dibeberkan langsung oleh Sekjen PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia), Gina Sabrina, yang mengatakan jika setidaknya ada 417 aduan soal pencatutan KTP yang diduga dilakukan oleh paslon Dharma-Kun.
Ketika ditanya satu-persatu, para pelapor itu pun kompak mengaku tidak ada yang kenal, bahkan mengetahui Dharma-Kun.
“Ada 417 aduan yang masuk. Sebagai informasi juga, sampai 3 hari kemarin masih ada warga yang melapor. Walaupun kami tidak mem-verifikasi, masih ada. Tiap minggu itu ada. Walaupun hanya 1-2 orang, tapi masih ada (yang melapor),” ujar Gina di Jakarta pada Jumat (11/10).
Lebih lanjut Gina meyakini jika jumlah pencatutan KTP yang dilakukan oleh paslon Dharma-Kun lebih dari sekadar 417 aduan. Namun dengan keterbatasan pengetahuan soal pelaporan pencatutan KTP tersebut, maka masih banyak pencatutan yang tidak terdeteksi.
Parahnya lagi, menurut data yang diungkap oleh Gina, ternyata KTP warga diluar DKI Jakarta pun juga dicatut. Ditemukan jika KTP warga Tangerang Selatan dan Banten, ikut dicatut oleh Dharma-Kun.
“KTP yang dicatut ternyata bukan cuma KTP (warga) DKI Jakarta. KTP (warga) Tangerang Selatan itu juga dicatut. KTP orang Banten, Jawa Barat, itu masuk di data kami,” tegas Gina.
Adapun data tersebut didapat Gina usai mem-verifikasi satu-persatu. Seperti mempertanyakan soal domisilnya dan asal KTP-nya. Parahnya, tiba-tiba nama mereka tertera mendukung Dharma-Kun.
Namun hal lain yang mengherankan menurut Gina adalah mudahnya data-data tersebut kemudian berubah menjadi ‘tidak mendukung’ lagi, usai isu pencatutan mencuat di media sosial.
“Kami tanya. Karena mereka bilang, “mba datanya sudah berubah”. Namun kami tanya lagi apakah melapor ke Bawaslu. Mereka jawab enggak. Jadi dengan gampangnya data tersebut dirubah. Kami juga verifikasi ke orangnya apakah mendukung atau tidak. Jadi dengan mudahnya data dirubah. Ini kan yang jadi pertanyaan juga,” jelas Gina.
KPU respon somasi pencatutan KTP dengan jawaban template
Pada 20 Agustus lalu, pihak PBHI akhirnya melakukan somasi ke KPU terkait dugaan pencatutan KTP oleh paslon Dharma-Kun. Selain PBHI, ada juga pihak lain yang memberikan somasi. Namun yang mengejutkan, KPU menyatakan respon yang sama.
“Tapi yang menarik adalah somasi kami dijawab dan kami baru menemukan sekitar bulan Agustus akhir, ternyata respon somasi yang diberikan KPU, itu jawabannya template. Jadi ada 5 halaman, dari 1-4 itu sama persis. Baru di halaman ke-5 ada yang berbeda sedikit. Padahal materi somasi kami berbeda,” kata Gina.
Baca Juga : Janji 3 Cagub Jakarta untuk Pemberdayaan SDM di Tingkat Kelurahan
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah.
