Jakarta, GPriority.co.id – Perkumpulan Suaka menilai aksi demonstrasi yang dilakukan komunitas pengungsi Rohingnya di Pekan Baru, Riau beberapa waktu lalu merupakan luapan ekspresi persoalan struktural yang semakin menekan kondisi kesejahteraan mereka.
Direktur Direktur Eksekutif Perkumpulan Suaka, Angga Reyandi Hermawan Putra mengatakan salah satu faktor utama yang memicu aksi tersebut adalah menurunnya bantuan dari organisasi internasional di tengah keterbatasan hak dasar pengungsi.
Menurutnya, ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan merupakan konsekuensi dari terbatasnya pemenuhan hak, termasuk larangan bekerja serta akses yang tidak optimal terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
“Kalau kami lihat sebenarnya kami melihat ada satu isu struktural ya karena dari yang saya lihat tujuan atau yang menyulut pelaksanaan aksi demonstrasi ini memang dalam konteks penurunan bantuan dari organisasi internasional ya,” kata Angga di Jakarta, Kamis (22/1).
Angga menuturkan, menyusutnya pendanaan global untuk program kemanusiaan memperparah kerentanan komunitas pengungsi yang selama ini bergantung pada bantuan internasional.
Kata Angga, ketika bantuan berkurang, sementara hak untuk bekerja dan mengakses layanan dasar tetap dibatasi, tekanan ekonomi dan sosial tidak terhindarkan.
“Sebenarnya bukan bantuan yang sifatnya tidak terbatas akan ada suatu saat dimana nanti bantuan tersebut secara sumber daya dan jumlah akan berkurang ditambah sekarang dengan kondisi global yang semakin menutup diri dalam pendanaan program-program yang sifatnya kemanusiaan jadi ditambah pula dengan ketidakbolehan pengungsi untuk bekerja dan mendapatkan kesejahteraan dalam konteks pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Suaka menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan pengungsi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan menjadi sinyal memburuknya kondisi kesejahteraan mereka.
Angga menekankan pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi serta menjadikan isu ini sebagai fokus advokasi ke depan untuk mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan pengungsi.
“Kami selalu mencoba untuk mengkomunikasikan mengenai bagaimana unjuk rasa seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan unjuk rasa tapi kalau dalam konteks ini kami melihat ini bentuk ekspresi terhadap situasi yang semakin membatasi mereka jadi kami akan memonitor dan menjadikan ini bagian dari langkah fokus ke depan untuk memperlihatkan bahwa kondisinya di komunitas ya sudah semakin melemah dalam konteks kesejahteraan mereka sebagai manusia,” ucapnya.
Untuk diketahui, Ratusan pengungsi Rohingya menggelar aksi unjuk rasa di Pekan Baru Riau beberapa waktu lalu.
Dalam aksi itu, para pengungsu membentakngkan sejumlah spanduk berisi tuntutan pemenuhan hak dasar yang memadai seperti layanan kesehatan, bantuan tunai, pendidikan hingga kemudahan transportasi untuk menjangkau layanan publik.
