Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan jika dirinya tetap berkomitmen untuk fokus melayani masyarakat, meski transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 dipotong hingga 45 persen.
Dalam pernyataannya sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Kamis (9/10), Anwar turut mengatakan jika dirinya akan tetap tegak lurus pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami di Sulawesi Tengah ini meski anggaran berapapun, fokus kami tetap melayani rakyat. Karena mencontoh apa yang dilakukan Presiden Prabowo, kami tetap tegak lurus dengan kebijakan-kebijakan beliau,” ungkap Anwar.
Lebih lanjut Anwar menegaskan, anggaran yang tersisa akan ia maksimalkan untuk kepentingan rakyat. Terutama pada bidang pendidikan serta kesehatan gratis. Menurut Anwar, efisiensi anggaran tak serta merta mengubah prioritas utama pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
Selanjutnya, Anwar juga menekankan jika kebijakan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sulteng akan selaras dengan visi besar dari Presiden Prabowo. Diantaranya termasuk memperkuat pelayanan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anwar menilai, efisiensi bukanlah sebuah hambatan melainkan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melayani rakyat.
“Berapa pun anggarannya, fokus kami tetap melayani rakyat dan mengikuti kebijakan Presiden,” tegas Anwar.
Jika anda melewatkannya, sebelumnya 18 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia beramai-ramai mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Mereka melakukan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa) karena tak terima TKD-nya dipotong.
Salah satu gubernur yang melakukan aksi protes ialah Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda. Sherly enilai kebijakan tersebut dapat memberatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia.
“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Sherly.
Menanggapi gejolak protes yang semakin besar, Menkeu Purbaya akhirnya memutuskan untuk menambah alokasi TKD tahun 2026 menjadi Rp43 triliun, dari semula Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Kendati demikian, besaran tersebut tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan TKD tahun 2025 senilai Rp919 triliun.
