Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan praktik ilegal rentenir hingga kini paling marak ditemui di pasar-pasar tradisional.
Mereka menyasar pedagang kecil hingga akhirnya banyak pedagang yang terlilit utang, dan telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.
Hal tersebut Ia ungkapkan saat membuka acara Focus “Group Discusion (FGD) bertemakan ‘Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Peran Satgas Antirentenir Kota Bandung’ di Hotel Savoy Homann, Rabu (06/10/21).
“Kita harus bergerak lebih cepat dari rentenir, melalui FGD ini diharapkan bisa menghasilkan strategi-strategi untuk mengatasi praktik rentenir, sehingga Kota Bandung bisa menjadi kota yang bersih dari rentenir,” katanya.
Saat ini rentenir sudah semakin canggih dan mereka mampu beradaptasi dengan zaman. Mulai dari berpura-pura membuka koperasi simpan pinjam padahal isinya praktik rentenir. Termasuk memanfaatkan teknologi digital atau kerap disebut pinjaman online (pinjol).
Wakil wali kota meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung agar mempersempit ruang rentenir salah satunya dengan menghidupkan kembali koperasi simpan pinjam.
“Kita juga harus mendekatkan Bank Bandung dan aktif mempromosikan program kepada masyarakat seperti program pinjaman modal usaha. Ini bisa menjadi alternatif masyarakat dan lambat laun meninggalkan rentenir,” harapnya.
Wakil wali kota mengingatkan agar memberi kemudahan proses pinjaman. Karena sejatinya rentenir memberi kemudahan dalam proses pinjaman sehingga hal itulah yang membuat masyarakat akhirnya terjebak.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19 terjadi kenaikan pengaduan yang didominasi korban pinjaman online. Sebagian besar dari mereka terpaksa meminjam karena untuk membuka usaha dan biaya hidup sehari-hari.
“Ada kenaikan pengaduan sebanyak 34 persen. Tindak lanjut dari pengaduan dilakukan mediasi dan advokasi, penyelesaian mandiri dan kemitraan,” pungkasnya. (Dwi.foto.dok.Humas Bandung)
