Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk penanganan bencana di Aceh hingga Sumatera pada sektor pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menilai bahwa anggaran tersebut masih jauh dari mencukupi.
Ia mendorong pemerintah menaikkan alokasi hingga 10 kali lipat agar sesuai dengan skala kebutuhan di tiga provinsi terdampak.
“Saya cukup kaget ketika mendengar bantuan yang dikeluarkan hanya Rp 50 miliar. Untuk bencana sebesar ini, anggaran itu sangat kecil. Saya sepakat jika dinaikkan minimal 10 kali lipat, karena cakupannya mencakup tiga provinsi dan sejumlah perguruan tinggi yang juga terdampak,” ujar Habib Syarief dalam rapat Komisi X DPR dengan Kemendikti Saintek, Senin (8/12/2025).
Selain itu, dia juga mendorong pemberian beasiswa darurat serta pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di wilayah bencana.
“Untuk tahun ini, mahasiswa di daerah bencana harus dibebaskan dari UKT. Ini bukan situasi normal,” katanya.
Berdasarkan data Kemendikti Saintek, terdapat 60 perguruan tinggi yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aceh menjadi daerah dengan jumlah kampus terdampak terbanyak, yakni 31 perguruan tinggi, disusul Sumatera Utara 14 kampus, dan Sumatera Barat 15 kampus.
Sebagian besar kegiatan belajar mengajar terhenti akibat akses terputus serta lokasi kampus yang ikut terdampak bencana.
“Banyak fasilitas pembelajaran seperti komputer dan laptop yang rusak. Fasilitas penunjang seperti laboratorium dan lapangan juga banyak yang ambruk,” tutur Habib Syarief.
Lebih lanjut, Habib Syarief menjelaskan bahwa kondisi di lapangan masih sangat darurat, terutama terkait akses air bersih dan sanitasi. Teknologi penyaringan seperti ICB dan green ultrafiltration, menurutnya, baru mampu menjangkau sekitar 20 persen wilayah terdampak.
“Kami mendapat laporan bahwa banyak masyarakat terpaksa meminum air banjir demi menyambung hidup. Ini situasi sangat berbahaya. Air bersih layanan dasar yang tidak bisa ditunda, termasuk untuk fasilitas kesehatan, posko, dapur umum, dan perguruan tinggi terdampak,” tegasnya.
Politisi PKB itu juga meminta penguatan dapur umum yang saat ini sebagian besar masih bergantung pada lembaga kemanusiaan. Ia menilai pendampingan psikologis bagi warga terdampak sangat mendesak, mengingat trauma yang dialami masyarakat berlangsung panjang, bahkan bisa lebih dari satu tahun.
“Kami menerima laporan bahwa trauma masyarakat sudah mencapai tingkat berat. Bahkan ada warga yang merasa tidak lagi memiliki harapan hidup. Ini alarm serius bagi pemerintah,” pungkas Habib Syarief.
