Iran, GPriority.co.id – Pemerintah Iran pada Selasa (13/1) kemarin menuduh Amerika Serikat (AS) ingin mengubah rezim.
Iran menilai, AS dengan sengaja mencoba menciptakan dalih untuk intervensi militer AS di negaranya. Hal ini terjadi usai Presiden Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus melakukan aksi demonstrasi.
Dalam pernyataannya, Trump bahkan juga menjanjikan bahwa “BANTUAN AKAN SEGERA DATANG” sambil mengancam tindakan keras Teheran terhadap aksi protes yang terus menyebar di wilayah Iran.
Pemerintah Iran pun menuduh AS berupaya melakukan perubahan rezim dengan menciptakan pembenaran atas penggunaan kekerasan, dengan memicu ketidakstabilan di dalam negeri.
“Fantasi dan kebijakan AS terhadap Iran berakar pada perubahan rezim,” ujar Pemerintah Iran dalam sebuah pernyataan yang diposting di X.
Mereka juga menuduh Washington mengandalkan campuran taktik tekanan yang sudah biasa. Menurut Teheran, sanksi, ancaman, dan apa yang disebutnya “kerusuhan dan kekacauan yang direkayasa” digunakan sebagai “modus operandi untuk menciptakan dalih bagi intervensi militer”. Misi tersebut bersumpah bahwa “strategi” Trump akan “gagal lagi” seperti “perang agresi 12 hari melawan Republik Islam Iran pada Juni 2025”.
Sebelumnya, melalui unggahannya, Trump meminta warga Iran untuk “TERUS BERPROTES” dan mendesak mereka untuk “MENGAMBIL ALIH INSTITUSI MEREKA”.
Ia meminta warga Iran untuk mencatat nama-nama orang yang bertanggung jawab atas kematian dan penyiksaan di tengah protes yang sedang berlangsung, dan bersumpah “Mereka akan membayar harga yang mahal”. Pernyataan blak-blakan Trump ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa AS mungkin akan segera menyerang Iran.
Presiden Republikan itu menambahkan bahwa ia telah menangguhkan semua pembicaraan dengan pejabat Iran sampai apa yang ia sebut sebagai “pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal” berakhir. Trump pun menegaskan, “BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN”.
Menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS, setidaknya 1.847 demonstran telah tewas di Iran sejak demonstrasi dimulai pada 28 Desember. Korban, menurut HRANA, termasuk sembilan anak di bawah umur, 135 personel yang berafiliasi dengan pemerintah, dan sembilan warga sipil. HRANA melaporkan bahwa angka-angka ini menjadikan total kematian menjadi 2.000.
