Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan sekaligus berdaya saing di tingkat global.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1).
Dalam forum tersebut, Wamenpar menjelaskan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kuat. Kerangka tersebut menempatkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, nilai sosial budaya, serta manfaat ekonomi bagi generasi saat ini dan mendatang sebagai prinsip utama pembangunan pariwisata.
Landasan kebijakan itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Implementasi kebijakan berkelanjutan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen operasional, salah satunya SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan). Hingga kini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah memperoleh sertifikasi tersebut.
“Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” katanya.
Di sisi lain, Wamenpar menyoroti tantangan serius berupa limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun penanganan yang sistemik dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Wamenpar juga mengungkapkan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di tiga daerah, dengan Bali sebagai salah satu lokasi yang memulai proses tersebut pada Maret 2026.
“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” kata Ni Luh Puspa.
Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata juga memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mencakup regulasi yang jelas, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Selain itu, Kementerian menginisiasi Gerakan Wisata Bersih guna meningkatkan kebersihan destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
