Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto tengah menggaungkan program gentengisasi. Program ini digagasnya usai melihat masih banyaknya rumah di Indonesia yang menggunakan seng, meski bahan tersebut membuat panas dan juga mudah berkarat.
Sebagai informasi, program gentengisasi merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), dan bertujuan untuk mendorong lingkungan serta permukiman yang lebih layak juga nyaman untuk masyarakat.
Terlebih menurut data BPS di tahun 2022, ada sekitar 57,93 persen atau setara dengan 40,91 juta rumah tangga di Indonesia yang sudah menggunakan genteng sebagai atap rumahnya.
“Saya mengajak ini sangat penting, turis dari luar untuk apa dia datang melihat seng berkarat. Karat itu lambang degenerasi. Saya berharap dalam 2-3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat,” ujarnya dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor, Senin (2/2) lalu.
Ia melanjutkan, “Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah, rakyat harus bahagia!”.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo pun mengajak para kepala daerah untuk mengganti seng ke genteng, agar dapat mempercantik wilayah yang dipimpin.
Hal senada juga diutarakan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Ia menyebut, proyek ini menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan sektor pariwisata, dan berkaitan dengan masalah kebersihan serta keindahan.
Menanggapi program tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika anggaran program gentengisasi tidak akan mencapai Rp1 triliun. Ia bahkan telah mempersiapkan anggaran yang bersumber dari dana cadangan APBN, sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA.
“Kan enggak sampai Rp1 triliun (anggaran program gentengisasi). Ada cadangan, bisa dari situ, bisa juga dari tempat lain,” ujarnya singkat.
Menurut Purbaya, sebagian pendanaan berpotensi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Di samping itu, pemerintah juga tengah membuka peluang realokasi dari pos anggaran lain, termasuk program MBG, atapun anggaran K/L terkait.
Purbaya pun menegaskan, skema pendanaannya masih dalam tahap pembahasan. Kendati demikian, ia memastikan bahwa alokasi anggaran akan tetap terkendali dan juga tidak membebani keuangan negara.
