Maluku Utara, GPriority.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan program mudik gratis angkutan laut bagi 7.150 penumpang di Maluku Utara, atau sekitar 10,82 persen dari total kuota nasional.
Program ini melayani 18 ruas pelayaran yang menghubungkan sejumlah simpul transportasi penting, seperti Ternate, Sofifi, Jailolo, Ambon, hingga Manado.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di wilayah tersebut. Rapat digelar pada Jumat (28/2) di Ruang Rapat Bandara VVIP Sultan Baabulah, Ternate.
Dudy menjelaskan, karakteristik Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Karena itu, kesiapan layanan angkutan laut menjadi perhatian utama dalam menghadapi periode Angkutan Lebaran tahun ini.
“Maluku Utara memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Oleh karena itu, kesiapan armada kapal, kelancaran operasional pelabuhan, serta pengawasan keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama dalam menghadapi Angkutan Lebaran 2026,” ujar Dudy.
Secara nasional, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan sarana dan prasarana transportasi, termasuk kapal laut dan kapal penyeberangan, guna memastikan kapasitas angkutan mencukupi serta pelayanan berjalan aman dan lancar selama periode Lebaran.
Di Maluku Utara, layanan transportasi laut diperkuat melalui 15 lintasan yang dilayani 14 kapal, terdiri atas kapal Pelni, kapal perintis, dan kapal swasta dengan kapasitas antara 325 hingga 2.000 penumpang. Untuk layanan penyeberangan, disiapkan 29 lintasan dengan 13 kapal berkapasitas sekitar 50 hingga 400 penumpang.
Dudy juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran akses menuju pelabuhan, pengendalian kepadatan penumpang di dermaga, serta pengawasan operasional kapal rakyat dan speedboat yang melayani perjalanan antar-pulau selama masa mudik.
“Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, maupun masyarakat,” kata Dudy.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen memperkuat pengembangan transportasi laut di kawasan Indonesia Timur dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sektor swasta.
“Kami ingin memformulasikan kembali pengembangan transportasi laut di Indonesia Timur agar semakin kuat dan berkelanjutan. Karena itu kami mendorong partisipasi pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk bersama-sama mengembangkan layanan transportasi laut,” pungkasnya.
