Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memastikan menghentikan penggunaan istilah “war tiket” dalam pembahasan skema haji tanpa antre. Keputusan ini diambil setelah istilah tersebut menuai kritik dan memicu perdebatan di ruang publik.
Meski demikian, substansi kebijakan terkait upaya memangkas antrean panjang jemaah haji tetap dilanjutkan dan masih dalam tahap kajian.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa pemerintah tetap membutuhkan terobosan untuk mengatasi persoalan lamanya daftar tunggu haji di Indonesia.
“Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,” kata Gus Irfan seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).
Ia mengakui bahwa penggunaan istilah “war tiket” sebelumnya menimbulkan respons luas dari masyarakat. Oleh karena itu, istilah tersebut akan ditinggalkan agar tidak memicu salah persepsi, meskipun pembahasan kebijakan tetap berjalan.
Dalam konsep yang tengah dikaji, skema haji tanpa antre sangat bergantung pada tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan jemaah yang sudah lama masuk daftar tunggu.
“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jamaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir,” katanya.
Di sisi lain, muncul usulan dari DPR agar program tersebut difokuskan pada kelompok prioritas seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Menanggapi hal itu, Gus Irfan menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari pemangku kepentingan.
“Ini kan wacana yang masih panjang, yang masih perlu banyak pembahasan dari pemangku kepentingan, terutama dari Komisi VIII kemudian dari pelaku-pelaku bisnis haji,” katanya.
Seiring dengan proses kajian tersebut, pemerintah untuk sementara menghentikan pembahasan terkait istilah “war tiket” dan memfokuskan perhatian pada persiapan penyelenggaraan haji 2026 yang waktunya semakin dekat.
“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu (pembahasan) sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” kata Gus Irfan.
Ia juga mengungkapkan bahwa istilah “war tiket” berasal dari internal kementerian dan pertama kali disampaikan olehnya.
“Saya akui war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji, dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” katanya.
