Jakarta, GPriority.co.id – Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah, seiring dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 di Solo, Kamis (16/4).
“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujar Agus.
Dia menekankan, peran BPD tidak lagi bisa terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif. Menurutnya, BPD harus menjadi orkestrator dalam pengelolaan keuangan daerah.
“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” tegasnya.
Agus menjelaskan, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia juga menyoroti adanya tekanan terhadap TKD dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, menekan belanja pembangunan, dan berdampak pada aktivitas ekonomi lokal.
Namun demikian, kondisi tersebut dinilai sebagai peluang strategis bagi BPD untuk mengambil peran yang lebih besar.
“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untukmengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Dalam forum yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ketua Perbamida, serta para direktur utama dan direktur BPD seluruh Indonesia itu, Agus memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD ke depan, yaitu:
- Penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
- Transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan.
- Penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.
