Jakarta, GPriority.co.id – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (16/4).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Angela mengangkat tiga isu utama yang menjadi perhatian serius di daerahnya, yakni insentif guru PAUD, seleksi kepala sekolah, serta percepatan digitalisasi pendidikan di wilayah terpencil.
Angela mengungkapkan, persoalan insentif guru PAUD menjadi salah satu yang paling mendesak. Ia menyoroti kebijakan terbaru yang membuat pemerintah daerah tidak lagi dapat memberikan insentif kepada tenaga pendidik PAUD non-ASN.
“Hari ini pembicaraan kita ada beberapa, mulai dari regulasi tentang PAUD yang memang sekarang sudah tidak bisa kita berikan insentif untuk para pendidik yang ada di PAUD. Maka dari itu kita berkonsultasi ke Wemendikdasmen bagaimana caranya supaya pendidik yang ada di PAUD bisa kita akomodir, kita berikan insentif seperti sebelumnya,” kata Angela kepada GPriority.
Ia menjelaskan, regulasi yang berlaku sejak 1 Januari tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang penggunaan APBD untuk honorer atau insentif tenaga pendidik PAUD non-ASN.
Meski demikian, Angela meminta para guru PAUD tetap bersabar menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Mohon bersabar bagaimana nanti akan diberikan arahan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya rasa akan ada kebijakan yang diberikan untuk daerah-daerah terpencil seperti Mahakam Ulu,” kata dia.
Selain itu, Angela juga menyoroti masih banyaknya posisi kepala sekolah yang dijabat pelaksana tugas (PLT) di Mahulu. Kondisi ini dinilai berdampak pada optimalisasi manajemen sekolah.
“Lalu tentunya untuk Kepala Sekolah memang hampir di seluruh Indonesia Kepala Sekolah sekarang ada-ada PLT, belum ada Kepala Sekolah Definitif. Dan di Mahulu sendiri ada 23 sekolah yang masih PLT,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterbatasan kuota seleksi kepala sekolah dari pemerintah pusat menjadi kendala utama.
Sebagai langkah solusi, Pemkab Mahulu berencana memanfaatkan APBD untuk mendukung proses sertifikasi kepala sekolah agar posisi definitif dapat segera terisi.
“Tapi kita sudah berkonsultasi juga bagaimana caranya supaya tes itu bisa kita lakukan menggunakan APBD. Jadi nanti dengan tim saya sudah mengarahkan untuk BSDIK menyiapkan anggaran untuk tes tersebut. Sehingga sertifikasi bisa didapatkan dan Kepala Sekolah bisa Definitif segera mungkin,” ungkapnya.
Di sisi lain, transformasi digital pendidikan juga menjadi perhatian. Angela menyebutkan, fasilitas pembelajaran berbasis digital di Mahulu masih sangat terbatas.
“Lalu yang berikutnya yaitu sekarang semua serba digital. Dan pendidikan sekarang pun sudah memakai digital, IPF. Yang tadi juga kita mohonkan untuk menambah panel kita karena sekarang baru ada di 17 sekolah,” kata dia.
Pemerintah daerah menargetkan penambahan perangkat interaktif di sembilan sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar yang lebih modern.
“Jadi kita minta penambahan lagi untuk 9 sekolah sehingga nanti bisa dipergunakan karena mahasiswa sekarang lebih senang belajar melalui digital,” sebutnya.
Namun, upaya digitalisasi tersebut masih terkendala infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di wilayah Mahulu.
“Dan berkolaborasi dengan Kominfo karena di Mahulu infrastruktur kita telekomunikasi juga mengalami hambatan yang cukup serius. Dan tadi pagi juga kita diajaki ke Komdigi sehingga bakti kita bisa diberikan lebih dari sekarang. Sekarang kita mempunyai 2-4 Mbps, di beberapa titik ada yang 8 Mbps dan kita minta untuk pemerlataan sehingga transformasi digital bisa diterapkan di Mahulu walaupun tempat kita daerahnya terpencil,” ucapnya.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Mahulu berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
