Jakarta, GPriority.co.id – Kondisi WNI (Warga Negara Indonesia) di kawasan Timur Tengah menunjukkan perkembangan yang semakin stabil.
Disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Heni Hamidah, dalam agenda Press Briefing pada Kamis (30/4), situasi keamanan di sejumlah negara terutama di kawasan tersebut kini berangsur membaik.
Berdasarkan pemantauan terbaru hingga Rabu (29/4) kemarin, negara-negara seperti Bahran, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, berada dalam kondisi yang relatif aman dan kondusif.
Heni menambahkan, tidak ada laporan serangan rudal maupun drone dalam beberapa hari terakhir, yang sebelumnya sempat menjadi kekhawatiran utama di kawasan tersebut. Aktivitas publik juga mulai kembali normal, ditandai dengan dibukanya sebagian besar ruang udara di Timur Tengah.
“Situasi di kawasan terpantau berangsur stabil. Aktivitas masyarakat sudah kembali berjalan, dan mayoritas ruang udara juga telah dibuka,” ujar Heni.
Meski demikian, masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya pulih. Bandara Manama di Bahrain serta sebagian wilayah di Irak masih dilaporkan belum beroperasi penuh untuk penerbangan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam memastikan mobilitas dan keselamatan WNI tetap terjaga.
Di tengah perkembangan positif tersebut, Kementerian Luar Negeri tetap mengimbau seluruh WNI di kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka juga diminta untuk terus menjalin komunikasi dengan perwakilan RI terdekat guna mengantisipasi kemungkinan situasi darurat.
“Para WNI kami imbau untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. Ini penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika diperlukan,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa tidak ada lagi WNI yang terlantar (stranded) di kawasan tersebut per 29 April 2026.
Sebelumnya, sejumlah WNI sempat mengalami kesulitan mobilitas akibat penutupan wilayah udara dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Secara keseluruhan, sebanyak 2.999 WNI telah difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui proses evakuasi maupun repatriasi mandiri. Angka tersebut termasuk personel yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) yang turut terdampak situasi keamanan.
Upaya pemulangan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di luar negeri, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya. Pemerintah juga memastikan bahwa para WNI mendapatkan akomodasi yang layak selama proses pemulangan hingga tiba dengan selamat di Indonesia.
Selain itu, proses evakuasi WNI dari Iran juga telah diselesaikan dalam tiga tahap. Pada tahap terakhir, sebanyak 13 WNI berhasil dipulangkan dan tiba di tanah air pada 21 April 2026. Evakuasi ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah dalam merespons dinamika situasi keamanan di kawasan tersebut.
“Penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari koordinasi transportasi hingga memastikan keselamatan dan kenyamanan WNI selama perjalanan pulang,” jelas Heni.
Meskipun kondisi secara umum telah membaik, pemerintah menegaskan bahwa kewaspadaan tetap menjadi hal utama. Mengingat situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih berpotensi berubah sewaktu-waktu, kesiapsiagaan menjadi kunci dalam melindungi WNI di luar negeri.
Dalam keadaan darurat, WNI diimbau untuk segera menghubungi hotline perwakilan RI terdekat atau layanan perlindungan WNI di pusat. Pemerintah memastikan bahwa seluruh kanal komunikasi tetap aktif untuk memberikan bantuan secara cepat dan tepat.
Dengan situasi yang semakin terkendali, pemerintah berharap para WNI dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan aman. Namun, koordinasi dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas dalam menghadapi dinamika kawasan yang masih berkembang.
