Jakarta, GPriority.co.id – Sebuah masjid yang dibangun oleh komunitas Pakistan di Jepang menjadi sorotan setelah diketahui berdiri tanpa izin resmi dan kini menghadapi ancaman pembongkaran oleh otoritas setempat.
Kontroversi semakin menguat karena bangunan tersebut sempat diresmikan langsung oleh Duta Besar Pakistan untuk Jepang.
Masjid yang berlokasi di wilayah Prefektur Saitama itu disebut dibangun tanpa memenuhi prosedur perizinan yang diwajibkan pemerintah Jepang. Otoritas setempat menilai pembangunan tersebut melanggar aturan tata ruang dan standar konstruksi yang berlaku.
Menurut laporan media internasional WION, pemerintah daerah telah mengeluarkan peringatan kepada pihak pengelola untuk melakukan perbaikan administratif atau menghadapi kemungkinan pembongkaran bangunan.
Kasus ini memicu perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi pembangunan serta integrasi komunitas asing di Jepang.
Peresmian masjid tersebut sebelumnya dihadiri oleh Duta Besar Pakistan untuk Jepang, yang menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan fasilitas ibadah bagi komunitas Muslim Pakistan di negara itu.
Kehadiran diplomat tersebut kini menjadi perhatian publik karena bangunan yang diresmikan ternyata masih bermasalah dari sisi legalitas.
Dalam pernyataannya saat acara peresmian, sang duta besar menekankan pentingnya tempat ibadah bagi masyarakat Muslim yang tinggal jauh dari negara asal mereka.
“Masjid ini akan menjadi pusat spiritual dan sosial bagi komunitas Pakistan dan Muslim lainnya,” ujarnya, sebagaimana dikutip dalam laporan WION.
Namun, pemerintah daerah Jepang menegaskan bahwa seluruh bangunan, termasuk rumah ibadah, tetap wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Otoritas setempat menyatakan bahwa status keagamaan sebuah bangunan tidak menghapus kewajiban pemilik untuk memperoleh izin pembangunan yang sah.
Sejumlah warga di sekitar lokasi juga dilaporkan menyampaikan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan tata ruang akibat pembangunan yang tidak melalui prosedur resmi.
Meski demikian, sebagian pihak berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur administrasi tanpa harus berujung pada pembongkaran.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena mencerminkan tantangan yang dihadapi komunitas migran dalam menyesuaikan diri dengan regulasi lokal Jepang yang dikenal ketat.
Selain itu, peristiwa tersebut juga menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dalam pembangunan fasilitas publik maupun rumah ibadah.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keputusan final terkait nasib bangunan tersebut. Otoritas Jepang masih melakukan evaluasi sebelum menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan pembongkaran apabila pelanggaran yang ditemukan tidak dapat diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
