Jakarta, GPriority.co.id – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Morowali, Husban Laonu, menegaskan bahwa seluruh daerah, termasuk Kabupaten Morowali, turut merasakan dampak kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun demikian, pemerintah daerah bersama DPRD terus melakukan berbagai langkah strategis agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikan Husban Laonu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Asdeksi) 2026 yang berlangsung pada 11–14 Juni 2026 di Hotel Millennium Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Menurut Husban, Rakornas Asdeksi tahun ini menjadi forum penting untuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan sekretariat DPRD kabupaten dalam menyikapi kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Selain itu, peserta juga mendapatkan berbagai materi strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah dan penguatan peran sekretariat DPRD.
“Fokus utama Rakornas kali ini adalah bagaimana sekretariat DPRD kabupaten menyikapi efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat. Selain itu, ada juga sejumlah materi penting yang berkaitan dengan kebutuhan daerah dan penguatan kapasitas kelembagaan,” ujarnya.
Husban mengakui bahwa Morowali turut terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Meski begitu, dampaknya masih dapat dikendalikan melalui berbagai langkah penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD.
Salah satu upaya yang diterapkan adalah pembatasan jumlah pendamping dalam kegiatan dinas serta melakukan evaluasi terhadap berbagai pengeluaran yang dinilai belum menjadi prioritas utama. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua daerah merasakan dampak efisiensi. Di Morowali, kami melakukan berbagai langkah penyesuaian, termasuk pembatasan pendamping kegiatan dan mengurangi belanja yang tidak terlalu mendukung pelaksanaan program prioritas,” jelasnya.
Selain fokus pada efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Morowali juga tengah mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas perencanaan program.
Bupati Morowali, kata Husban, telah memberikan arahan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, setiap program dan rincian belanja kini dievaluasi secara ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja yang bersifat seremonial menjadi salah satu komponen yang dikurangi bahkan dihapus demi meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
“Pemerintah daerah ingin memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak langsung terhadap target program. Belanja seremonial yang tidak mendukung tujuan pembangunan secara langsung mulai dikurangi bahkan dihapus,” katanya.
Husban menambahkan, Sekretariat DPRD Morowali akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang efisien, produktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui Rakornas Asdeksi 2026, ia berharap lahir berbagai rekomendasi yang dapat memperkuat peran strategis sekretariat DPRD dalam mendukung pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran.
