Jakarta, GPriority.co.id – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, teknologi bukan tujuan akhir transformasi birokrasi.
Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 2026 di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (18/8). Rakornas tersebut mengusung tema Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045.
“Keberhasilan transformasi tidak diukur dari kecanggihan sistem dan teknologi, melainkan dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rini.
Dalam kesempatan itu, BPOM meluncurkan empat aplikasi manajemen ASN berbasis AI. Inovasi tersebut dinilai sejalan dengan arah pemerintah digital karena dapat membantu menyederhanakan layanan publik sekaligus memperkuat pengelolaan internal ASN, termasuk manajemen talenta dan pelayanan kepegawaian.
Rini menjelaskan, AI dapat digunakan dalam berbagai tahapan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan kinerja, pemetaan talenta dan karier, hingga pengembangan kompetensi.
Namun, penerapannya harus didukung data berkualitas, keamanan data, tata kelola yang baik, serta kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan. AI, menurutnya, tetap menjadi alat bantu dan bukan pengganti keputusan manusia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menekankan pentingnya faktor manusia dalam transformasi digital.
“Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi. Kunci utamanya adalah manusianya. AI adalah alat bantu, dan kuncinya tetap pada sumber daya manusia,” ungkap Taruna.
Kebutuhan penguatan SDM dan teknologi semakin besar karena pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan di ruang digital.
BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan terkait obat, makanan, kosmetik, dan suplemen yang tidak sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang cepat dan adaptif.
Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menilai penguatan manajemen talenta dan kelengkapan data kepegawaian menjadi fondasi penting penerapan meritokrasi bagi sekitar 6.400 ASN BPOM.
“Ini akan berdampak luar biasa dalam rangka pelayanan publik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.
Rini juga mendorong perluasan layanan BPOM ke 159 Mal Pelayanan Publik (MPP) lainnya. Saat ini BPOM telah hadir di 154 dari 313 MPP. Menurutnya, transformasi birokrasi harus mampu mengurangi kerumitan administrasi dan menghadirkan layanan yang semakin mudah, efektif, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
