Jakarta, GPriority.co.id – Anggaran komunikasi publik Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebesar Rp103 miliar menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan urgensi alokasi tersebut, terutama karena terdapat anggaran untuk podcast, video, dan kegiatan sejenis di tengah kebutuhan penguatan program koperasi.
Sorotan itu disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Selasa (1/9). Mufti meminta penggunaan anggaran tersebut dijelaskan secara rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Ada anggaran Rp103 miliar untuk podcast dan video dan lain sebagainya di sini. Rakyat hari ini tidak perlu Pak, podcast, video,” ujar Mufti dalam rapat tersebut.
Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran untuk produksi konten di tengah perkembangan media sosial yang menyediakan berbagai kanal komunikasi kepada masyarakat.
Mufti bahkan mempertanyakan apakah pengeluaran tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kenapa menghabiskan anggaran sebesar ini hanya untuk sebuah pencitraan begitu,” katanya.
Namun, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan klarifikasi. Menurut Ferry, anggaran Rp103 miliar bukan dialokasikan khusus untuk podcast, melainkan untuk kebutuhan komunikasi publik Kemenkop secara keseluruhan.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry.
Ferry mengatakan komunikasi publik dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat dan mudah dipahami masyarakat. Anggaran tersebut juga digunakan untuk mendukung penyampaian program perkoperasian kepada koperasi di seluruh Indonesia, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Ferry.
Dalam rapat yang sama, Kemenkop mengajukan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk memperkuat program perkoperasian, terutama pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi.
Untuk 2027, Kemenkop sebelumnya memperoleh pagu indikatif Rp542,88 miliar. Setelah mendapat tambahan Rp200 miliar, total pagu anggaran kementerian menjadi Rp742,88 miliar.
