Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pertahanan (Kemhan) membuka suara terkait kemungkinan diterapkannya wajib militer di Indonesia pada masa depan. Namun hal ini bergantung pada kesiapan anggaran negara, mengingat biayanya yang besar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, dalam sebuah diskusi daring. Frega menjelaskan jika saat ini keterlibatan masyarakat sipil dalam sistem pertahanan masih bersifat sukarela melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan bela negara.
Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa apabila anggaran negara memadai di masa depan, maka kebijakan wajib militer bisa saja diterapkan sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat sistem pertahanan nasional.
“Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih maju, ya seperti wajib militer,” ungkap Frega.
Frega juga turut menegaskan bahwa wacana wajib militer bukanlah bentuk militerisasi, melainkan bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam mempertahankan negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Lebih lanjut, Frega juga menyebut bahwa negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jerman telah lebih dulu menerapkan sistem wajib militer. Sementara hingga saat ini, sistem pertahanan Indonesia masih bergantung pada TNI sebagai komponen utamanya.
Gubernur Jawa Barat Usul Kurikulum Wajib Militer di SMA
Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengusulkan adanya kurikulum wajib militer, sebagai mata pelajaran SMA di wilayah kepemimpinannya.
Dedi menyebutkan, tujuan kurikulum wajib militer di SMA se-Jawa Barat ini yaitu untuk membina para siswa agar lebih disiplin, menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan mereka.
Kebijakan ini dipicu oleh fakta yang menunjukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan lokasi tawuran paling banyak di Indonesia pada 2021. Bahkan terdapat 37 desa atau kelurahan yang mengalami kasus tersebut. Jumlah tersebut jauh melampaui Sumatera Utara (15 kasus), Maluku (15 kasus), NTT (14 kasus), serta Jakarta (13 kasus).
Melalui program ini, Dedi berharap dapat menekan angka kenakalan remaja, geng motor, hingga perilaku tawuran yang meresahkan masyarakat terutama di wilayah Jawa Barat.
“Saya berencana menerapkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA, untuk pembentukan karakter bela negara,” ujar Dedi seperti dilansir dari ANTARA.
Foto : X/@Kemhan_RI
