Cara Bupati Kutim Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman (tengah) bersama Ketua DPRD Kutim, Jimmi dan Sekda Kutim Rizali Hadi di Rakor Pemberantasan Korupsi 2025 Kaltim, Rabu (10/9). Foto: dok.Pemkab Kutim Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman (tengah) bersama Ketua DPRD Kutim, Jimmi dan Sekda Kutim Rizali Hadi di Rakor Pemberantasan Korupsi 2025 Kaltim, Rabu (10/9). Foto: dok.Pemkab Kutim

Jakarta, GPriority.co.id – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas pejabat publik.

Hal ini disampaikan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 yang digelar di Balikpapan, Rabu (10/9). Ardiansyah hadir didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi.

Ia menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

“Masih ada ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa, lemahnya pengawasan anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta belum optimalnya sistem pengendalian internal,” ungkap Ardiansyah.

Ia juga menyebut, kondisi geografis Kutim yang membentang luas—meliputi 18 kecamatan, 154 desa, dan 2 kelurahan—menjadi hambatan tersendiri dalam efektivitas pengawasan.

Meski demikian, berbagai langkah konkret telah dilakukan Pemkab Kutim, seperti, publikasi informasi keuangan secara berkala, Penguatan peran APIP, Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sosialisasi budaya antikorupsi ke perangkat daerah, sekolah, dan masyarakat desa dan Penguatan Tim TPTGR untuk menindaklanjuti temuan BPK.

“Langkah-langkah ini kami harapkan dapat meningkatkan transparansi, menumbuhkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang tangguh dan modern,” tegasnya.

Ardiansyah juga menekankan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama.

“Kami sadar pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Masukan, kritik, dan koreksi dari masyarakat sangat penting bagi kami untuk introspeksi dan perbaikan kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kutim, Jimmi menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pusat dan daerah, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA).

“Sebagai daerah dengan SDA luar biasa, Kutim seharusnya punya ruang fiskal yang lebih besar. Kami harap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat bisa lebih adaptif terhadap kondisi nyata di daerah,” ungkap Jimmi.