Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan empat tips kepada pemerintah daerah dalam menghadapi efisiensi anggaran tahun 2026 serta pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD).
Pertama, ia meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran pada belanja birokrasi, seperti kegiatan rapat, perjalanan dinas, serta pos konsumsi dan pemeliharaan.
“Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa. Kita waktu jaman Covid juga bisa kok, dikurangi jauh anggaran kita, bisa,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10).
Kedua, Tito menilai pemerintah daerah harus membuat program yang benar-benar memberikan dampak positif, bukan malah menimbulkan permasalahan hukum.
“Anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” tegasnya.
Ketiga, Tito meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani rakyat kecil. Dia mencontohkan optimalisasi pajak pada sejumlah tempat usaha.
“Misalnya, pajak restoran dan hotel. Di dalam tagihan biasanya sudah tercantum pajak, tapi pertanyaannya apakah semua disetorkan ke pemerintah daerah? Belum tentu. Ini yang perlu dibenahi. Termasuk parkir, buat sistem agar pajak yang sudah ada tidak bocor,” ujar Tito.
Keempat, Tito mendorong agar daerah dapat memanfaatkan program-program nasional yang berdampak langsung di wilayahnya, seperti Program Makan Bergisi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, serta program ketahanan pangan dan energi.
“Segi positifnya, lapangan kerja, ada rantai pasok, membuat perputaran ekonomi, karena uang yang beredar di daerah itu. Nah ini beberapa tips saja untuk daerah menghadapi tahun fisikal ke depan,” pungkasnya.
Pewarta : Fifi Abdurahman
