Korban Jiwa Bencana Sumatra Capai 1.138 Orang, 450 Ribu Orang Masih Mengungsi

Foto : Dok. BNPB Foto : Dok. BNPB

Jakarta, GPriority.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal sementara dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 1.138 orang meninggal pada Sabtu (27/12).

Sementara itu, BNPB mencatat 163 orang masih dinyatakan hilang. Lalu, sebanyak 449.846 jiwa terpaksa mengungsi akibat rusaknya permukiman dan terbatasnya akses di wilayah terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengatakan upaya pencarian dan pertolongan korban masih terus dilakukan, meski intensitasnya mulai disesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Di sejumlah kawasan permukiman, kemungkinan ditemukannya korban tambahan sudah semakin kecil. Namun, upaya pencarian tetap berjalan dan tidak dihentikan,” ujar Abdul Muhari dalam pemaparan perkembangan penanganan pascabencana dikutip, Minggu (28/12).

BNPB mencatat, ratusan ribu warga terdampak kini mengungsi dengan dua pola utama. Sebagian tinggal di titik-titik pengungsian darurat seperti tenda sementara, sementara lainnya mengungsi secara mandiri di rumah keluarga atau kerabat.

Kondisi pengungsian tersebut menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah, terutama seiring peralihan dari masa tanggap darurat menuju transisi darurat di sejumlah wilayah terdampak. Abdul Muhari mengungkapkan, saat ini 19 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat.

“Saat ini, 19 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, terdiri atas enam daerah di Aceh, enam daerah di Sumatra Utara, dan tujuh daerah di Sumatra Barat. Sementara itu, empat kabupaten/kota lainnya masih dalam proses penetapan status,” paparnya.

Dalam rangka memastikan hak korban dan pengungsi terpenuhi, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan pencocokan data korban berbasis by name by address menggunakan data kependudukan. Pendataan ini menjadi dasar penetapan hak ahli waris korban, termasuk terkait hunian sementara, relokasi permukiman, serta penyaluran bantuan dan santunan.

“Seluruh proses dilakukan berjenjang dari tingkat desa hingga pusat agar bantuan tepat sasaran dan akuntabel,” jelas Abdul Muhari.

Meski fokus utama masih pada penanganan korban dan pengungsi, BNPB menyebut pemerintah mulai menyiapkan langkah awal rehabilitasi dan rekonstruksi, seiring membaiknya akses logistik dan transportasi di beberapa wilayah terdampak.

Pemerintah menegaskan bahwa upaya kemanusiaan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan sosial dan kehidupan masyarakat kembali normal.

“Kami tidak berhenti di akhir pekan maupun malam hari. Ini bukti keseriusan pemerintah bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak,” tutup Abdul Muhari.