MALUT, GPRIORITY – Pernyataan Anggota DPR RI Daerah Perwakilan Provinsi Maluku Utara Achmad Hatari soal massa aksi tolak Omnibus Law dibayar mendapat protes dari masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, Achmad Hatari mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan kaum Buruh dan Mahasiswa menolak Omnibus Law itu ditunggangi. Ada yang membayar pendemo, tidak mungkin dalam tersebut mereka mengumpulkan uang pribadi untuk makan dan perlengkapan aksi.
Lanjut Hatari, hal-hal begini sudah tidak asing lagi, kamu demo dari jam berapa dan bayar sesuai itu. “Sama dengan orang lembur, kalau mau tambah shift kerja berarti tambah uang. Kalau tidak dibayar sapa yang mau pergi aksi sampai larut malam. Coba kalian pikir saja, tidak ada makan siang yang gratis,” ucap Hatari.
“Tuduhan dari anggota DPR RI Fraksi Nasdem, perwakilan Maluku Utara, Achmad Hatari dengan pernyataan bahwa para demonstran yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja dibayar sungguh membuat rakyat menjadi sakit hati,” kata Ketua BPL HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, Riswan Sanun.
Menurut Riswan, Gerakan Buruh adalah murni gerakan subtansial dimana mereka sebagai buruh punya hak untuk menolak pasal-pasal yang menurut mereka sangat merugikan kepentingan buruh.
“Sama halnya dengan Gerakan Mahasiswa. Gerakan yang dilakukan oleh Mahasiswa hampir diseluruh tanah air ini merupakan gerakan moral, yang memang sejatinya itu adalah tugas kami sebagai agent of change dan social control sebagai benteng terakhir demokrasi. Nurani kami terpanggil, disaat Nurani publik terusik dan Mahasiswanya diam berarti demokrasi telah mati,” ujar aktivis HMI ini.
Lanjut Riswan. Jutaan ribu massa aksi hampir diseluruh tanah air ini dibayar.?? Saya kira tudingan Achmad Hatari ini merupakan pemikiran yang menyesatkan bahkan ini merupakan bentuk pembungkaman Demokrasi. “Saya menilai Achmad Hatari tidak bisa bedakan mana Aksi yang murni lahir dari nurani untuk menyampaikan aspirasi dan mana Aksi yang ditunggangi atau dibayar,” ujarnya.
Mestinya Achamd Hatari sebagai Anggota DPR RI, lanjut Riswan, harus memberikan Pemahaman, bila perlu datangi Mahasiswa dan Buruh agar berikan edukasi sehingga kami mahasiswa dan buruh dapat memahami. “Bukan mala meberikan tudingan dan menjastis Gerakan Buruh dan Mahasiswa. Anggota DPR RI semacam Achmad Hatari ini tidak bisa dicontoi,” tuturnya.
Riswan meminta kepada Achmad Hatari agar bisa membuktikan tudingannya siapa yang menjadi aktor atau yang menunggangi Aksi Penolakan UU Omnibus Law ini. “Segera buktikan agar publik tau siapa orangnya, jangan hanya berkicau. Paling tidak Hatari segera buktikan siapa yang bayar Mahasiswa di Ternate saat melakukan Aksi penolakan UU Omnibus Law,” desaknya. (wmj)
