Jakarta, GPriority.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp81 triliun pada Kamis (30/10) malam.
Dalam APBD tersebut, terdapat pemangkasan sejumlah pos anggaran, termasuk subsidi pangan yang berkurang sebesar Rp300 miliar. Di sisi lain, dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) justru mengalami penambahan sebesar Rp200 miliar.
Menanggapi hal ini, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, menyayangkan keputusan sepihak tersebut. Ia menilai, pemangkasan subsidi pangan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kami menyayangkan bahwa subsidi pangan yang dikurangi sebesar Rp300 miliar tidak dipertahankan, tetapi pada saat bersamaan ada penambahan dana hibah Forkopimda sebanyak Rp200 miliar. Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” kata Bun Joi dalam keterangannya, Jumat (31/10).
Menurut Bun Joi, anggaran Rp300 miliar tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, seperti beras, daging, dan telur. Namun, Banggar justru lebih memprioritaskan penambahan dana hibah bagi Forkopimda.
“Alih-alih mempertahankan itu, Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan,” tutur Bun Joi.
Ia juga menilai, dana hibah sebesar Rp200 miliar tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta.
“Sekalipun anggaran subsidi pangan ditarik dan dialihkan untuk keperluan lainnya, masih ada kepentingan-kepentingan lainnya yang menurut saya lebih mendesak. Salah satunya adalah keterbatasan lahan pemakaman. Hal itu menjadi permasalahan besar bagi warga Jakarta kini. Seharusnya, sebagian dari dana untuk Forkopimda tersebut bisa dialihkan ke sini,” jelasnya.
Bun Joi menegaskan, Pemprov DKI perlu memastikan alokasi anggaran agar tepat sasaran.
“Jadi, saya pikir Pemprov DKI perlu mengatur anggarannya supaya tepat sasaran. Selain pangan, seharusnya bantuan-bantuan seperti Kartu Jakarta Lansia dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta-lah yang diprioritaskan,” pungkas Bun Joi.
