Jakarta, GPriority.co.id – Rencana pemerintah pusat untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2026 mendapat penolakan tegas dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyebut kebijakan tersebut akan semakin memberatkan keuangan daerah dan mengancam kelancaran pembangunan serta pelayanan publik.
Bursah mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku tahun ini saja sudah cukup menyulitkan para kepala daerah.
“Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk nanti dituangkan dalam surat dan rumusan kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan,” kata Bursah dalam siaran pers yang diterima GPriority, Minggu (10/8).
Menurutnya, pemangkasan TKD akan memperburuk ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, serta menurunkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dampaknya berpotensi meluas ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, air bersih, hingga jaringan irigasi.
Bursah juga menyoroti risiko terhentinya proyek strategis di daerah terpencil, serta terhambatnya program nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Layanan kesehatan dasar bisa menurun kualitas dan keterjangkauannya. Pembangunan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat,” ujarnya.
Meski demikian, Apkasi menyatakan tetap siap mendukung program prioritas pemerintah pusat. Bursah mendorong adanya kajian komprehensif dan mekanisme transisi yang memadai sebelum kebijakan ini dilaksanakan. “Terpenting, komunikasi pusat dan daerah harus dijaga intensif,” ucapnya.
