Penulis: Aflaha Rizal Bahtiar | Editor: Lina F | Foto: Kemendes PDTT
Jakarta, GPriority.co.id— Di tengah arus informasi yang semakin cepat, desa harus mampu beradaptasi dengan digital. Hal itu telah diungkap oleh Menteri Kemendesa PDTT, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim.
Pemerintah desa harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial terkini di era digitalisasi serta memberikan pelayanan prima. Dengan begitu, ini akan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
“Ada permasalahan dalam penanganan desa digital, yaitu banyaknya aplikasi yang harus diintegrasikan. Tetapi prinsip dasarnya adalah hari ini sampai ke depan, hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan harus berbasis data mikro dan berskala level desa,” ungkap Gus Halim pada Rabu (23/8) kemarin.
Saat launching Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ia menjelaskan desa yang memiliki data berbasis mikro akan lebih mudah memahami kondisi riil masyarakat. Selanjutnya, permasalahan data yang rumit juga bisa disederhanakan.
“Hal ini pertama kalau basis datanya mikro perencanaan pembangunan di desa, maka hal itu sangat sesuai dengan problematika,” lanjut Gus Halim.
Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan, regulasinya sudah diubah pemanfaatan desa. Selain itu, kepercayaan kepada desa sudah semakin tinggi menyusul suksesnya pemanfaatan dana desa.
Pada 2024 mendatang, anggaran dana desa bakal meningkat hingga Rp2 miliar per desa.
Peningkatan dana desa harus dibarengi dengan formula serta strategi yang matang agar realisasinya tepat sasaran, sehingga pembangunan desa bisa signifikan.
Salah satu alat ukur kesuksesan pembangunan desa adalah dengan Indeks Desa Membangun (IDM).
Menurut Gus Halim, IDM di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan drastis, di antaranya desa mandiri bertambah dari semula 70 tahun 2022 menjadi 160 di tahun 2023.
“Artinya desa mandiri bertambah 90 dan ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Sidoarjo,” ungkapnya.
