Jakarta, GPriority.co.id – Di tengah polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar seluruh Presiden Indonesia diberi gelar Pahlawan Nasional.
Sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Sabtu (8/11), Bahlil berpendapat para mantan presiden juga memiliki jasa yang sama dalam membangun bangsa dan patut untuk dihargai tanpa perlu melihat sisi negatifnya.
“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,” usulnya.
Saat ditanya terkait wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, Bahlil mengatakan Soeharto memiliki kontribusi besar selama 32 tahun untuk memimpin Indonesia termasuk menciptakan swasembada pangan, membuka lapangangan kerja, hingga menekan inflasi.
Bahkan, Soeharto juga membawa nama Indonesia dikenal sebagai Macan Asia pada masa Orde Baru. Namun dengan polemik ya ada, ia menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar. Menurutnya, tidak ada pemimpin yang sempurna.
Perlu diketahui, hingga saat ini usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto mendapat penolakan keras dari 500 aktivis serta akademisi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dengan bendera Koalisi GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto).
Mereka beramai-ramai mengadakan konferensi pers untuk menyerukan penolakan terhadap wacana tersebut. Sebelumnya, dalam deklarasi yang berlangsung di Kantor LBH Jakarta, mereka menilai sosok Soeharto tak layak mendapat gelar tersebut karena rekam jejak pemerintahannya.
Mereka menyebut, saat rezim Soeharto berbagai pelanggaran HAM, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pembatasan kebebasan pers dan akademik banyak terjadi. Ditambah lagi, masa pemerintahan Soeharto juga dinilai meninggalkan ketimpangan sosial-ekonomi yang besar di masyarakat.
Koalisi GEMAS beramai-ramai mendesak agar pemerintah membatalkan rencana tersebut guna menjaga integritas penghargaan gelar Pahlawan Nasional. Kritik juga datang untuk Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang disindir melupakan kejadian kelam di tahun 98.
