Jakarta, GPriority.co.id – Baru menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan. Seusai dilantik pada Senin (8/9) lalu, ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Melalui rapat bersama Komisi XI DPR RI sebelumnya, Menkeu Purbaya mengkritik kesalahan kebijakan sebelumnya yang menyebabkan terjadi kekeringan likuiditas serta melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam rentang 2023-2024.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Menkeu Purbaya pun menarik sebagian dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun dari total Rp425 triliun untuk masuk ke dalam sistem perekonomian.
“Sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat. Dua tahun terakhir, lah. Orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ. Moneta dan fiskal. Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di Bank Sentral kebanyakan ada Rp430 triliun saya pindahkan ke sistem perbankan,” jelasnya.
“Ini supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi. Saya kan juga sudah bicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang. Sehingga uangnya bisa dipakai,” tambahnya.
Langkah tersebut pun mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo. Lewat kebijakan tersebut, ke depannya diharapkan dapat kembali menghidupkan roda perekonomian nasional.
Purbaya menyebut, dana tersebut akan ditempatkan di perbankan seperti deposito dan bukan pinjaman. Sehingga nantinya dapat mendorong penyaluran kredit tanpa menimbulkan lonjakan inflasi.
“Saya taruh di bank aja di rekening pemerintah di bank ini. Jadi saya cuma mindahin uang aja. Tapi kan bank nggak akan ngaruh, nggak akan mendiamkan uang itu. Toh ada costnya. Dia akan terpaksa cari return yang lebih tinggi dari costnya,” ujar Purbaya.
“Disitulah mulai pertumbuhan, kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras supaya dapat return yang tinggi,” tutupnya.
Pemerintah turut memastikan jika dana tersebut tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen Bank Indonesia, tetapi akan benar-benar berputar di perekonomian.
Sebagai informasi, skema tersebut serupa dengan program Koperasi Desa Merah Putih walaupun cakupannya lebih luas karena mencapai Rp200 triliun.
Bukan hanya Purbaya, Dirjen DJSEF Febrio Kacaribu juga menilai jika kebijakan ini dapat meningkatkan likuiditas, mempercepat perputaran ekonomi, hingga menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap solid di tengah adanya tekanan global.
