Bupati Tana Tidung Jabarkan Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan dan Kawasan Industri

GPRIORITY, TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung membahas penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Kalimantan Utara, termasuk dinamika RTRW Kabupaten Tana Tidung.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, untuk pemekaran wilayah kecamatan akan ditambah di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir.

“Sedangkan untuk pengembangan potensi wilayah, utamanya pembangunan dan penetapan kawasan pusat pemerintahan dan kawasan industri yang semula berada di Kecamatan Sesayap dialihkan ke Kecamatan Sesayap Hilir,” ucap Ibrahim Ali, Minggu (18/7/2021).

Menurutnya, rencana pembangunan RTRW yang mengacu pada Undang-undang nomor 34 tahun 2007 dan rekomendasi dari Gubernur Kaltim Awang Faroek 2010 saat itu tentang pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan kawasan industri, sudah diakomodir.

“Kami meminta pelepasan lahan oleh PT Adindo Hutani Lestari seluas 400 hektare untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan kawasan industri yang ada di kawasan Bundaran HU dan untuk masterplannya sudah ada,” terang Ibrahim Ali.

Untuk diketahui, pembangunan pusat pemerintahan dan kawasan industri terbagi dalam empat zona.

Kawasan itu akan dibangun dari simpang jalan arah Bundaran HU, arah menuju Malinau, selanjutnya ke kawasan Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Jalan Trans Kaltara dan Kecamatan Betayau serta Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Sesayap Hilir.

Zona pertama, pembangunan kantor bupati dari batas simpang jalan Malinau-Tanjung Selor.

Zona kedua akan dibangun Kantor DPRD arah jalan ke Desa Bebatu-Tanjung Selor.

Zona ketiga dari simpang  jalan Bebatu-Pelabuhan Nusantara. Zona keempat dari simpang jalan Malinau-Pelabuhan Nusantara dengan rencana pembangunan  sport center.

Meksi begitu, kata Ibrahim Ali, harus fokus pada pembangunan kantor bupati dan DPRD terlebih dahulu dengan persiapan lahan 400 hektare akan segera direalisasikan.


“Ketika proses pelepasan lahan selesai, seharusnya Tim Terpadu (Timdu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengecekan lahan dan datang ke KTT pada 28 Juni kemarin akan tetapi karena penerapan PPKM darurat membuat prosesnya tertunda, ” ujarnya.

Tak hanya itu, Bram sapaan akrabnya menjelaskan, KTT sangat membutuhkan pelepasan lahan untuk maksimalnya pembangunan.

“Pemerintah akan terus memperjuangkan dan mengupayakan supaya pembangunan berjalan optimal. Salah satu yang menjadi prioritas yakni pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan kawasan industri ke depannya,” ungkapnya. (FBI)

Related posts