Bupati Teluk Wondama Buka Pendampingan Penyusunan LAKIP OPD

Jakarta,Gpriority-Untuk meningkatkan peringkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari ‘CC’ menjadi ‘B’, Kabupaten Teluk Wondama menggelar acara Pendampingan Penyusunan LAKIP OPD Kabupaten Teluk Wondama di ruangan rapat Samudera Pasai, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) pada kamis dan jum’at (21-22 Maret).

Mengingat pentingnya acara ini sebanyak 43 peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teluk Wondama hadir.

Acara sendiri dibuka oleh Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi. Bernadus Imburi mengatakan, ” Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena para peserta sudah hadir. Dan sudah pasti Teluk Wondama pada saat ini kosong, karena OPD hadir di acara ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kemenpan-RB karena mau memberikan tempat untuk kegiatan ini.”

Bernadus Imburi juga mengatakan, LAKIP menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintahan daerah. Karena LAKIP merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Untuk itulah, Bernandus Imburi berharap agar acara ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para OPD selaku pembuat SAKIP.

Bernadus Imburi berharap dengan adanya acara ini LAKIP Teluk Wondama bisa naik peringkat menjadi ‘B’ ” Tahun lalu saya berharap LAKIP Teluk Wondama mendapat peringkat ‘B’ dari kemenpan-RB, tapi ternyata masih di ‘CC’ meskipun sudah mengalami kenaikan. Untuk itulah saya berharap OPD bisa mengikuti dengan semangat kegiatan ini, sehingga bisa menyusun SAKIP dengan baik dan mendapat peringkat ‘B’ di tahun ini,” ujar Bernadus Imburi.

Kerja keras dan komitmen bersama dari OPD menurut Imburi diyakini juga bisa membuat LAKIP Teluk Wondama naik peringkat dari predikat ‘CC’selama dua tahun ke ‘B’. Imburi berharap, setelah kegiatan ini, para OPD bisa memaparkan SAKIP yang telah mereka buat. ” Saya percaya ibu dan bapak OPD mau bekerja keras untuk mewujudkannya,” tegas Imburi.

Di akhir sambutan, Bernadus Imburi mengatakan, “Kalau besok sampai masih dapat peringkat ‘CC’, maka saya akan mencari OPD yang menyumbang LAKIP tetap menjadi CC. karena LAKIP Teluk Wondama berasal dari SAKIP OPD.”

Asisten deputi pelaksana kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan III kemenpan-Rb, Naftalina Sipayung secara khusus mengapreasisai acara yang dinahkodai oleh Bupati Bernadus Imburi. Beliau juga mengucapkan selamat datang kepada peserta penyusunan LAKIP OPD.

Terkait dengan kehadiran OPD di kemenpan-RB untuk belajar penyusunan SAKIP dan LAKIP, ini merupakan penghargaan yang diberikan bupati.untuk itulah OPD menurut Naftalina harus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bernadus Imburi.

Untuk mendapatkan predikat B dalam penyusunan LAKIP, Naftalina mengatakan harus belajar dan memahami LAKIP sehingga bisa meningkat dan mendapat predikat B. “Untuk itulah harus Optimal Melakukan perubahan, sehingga LAKIP bisa meningkat,” ujar Naftalina.

Selain belajar, para OPD harus melihat perumusan kebijakan bersumber dari mana. Menurut Naftalina sumbernya adalag Kemenpan RB.
Terkait Reformasi Birokrasi yang saat ini tengah berlangsung, Naftalina mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden no. 81 tahun 2010 tentang grand design rb 2010-2025. ” Nah mengapa sampai 2025, hal ini dikarenakan reformasi birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan,” tegas Naftalina.

Apa yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi birokrasi? Naftalina menjelaskan, Yang pertama, ada komitmen kuat dari pimpinan bahkan nanti seluruh kepala dinas harus memberikan paparan, karena akan dituangkan dalam SKPD masing- masing. ” Anggaran tidak berdiri sendiri melainkan kolerasi dengan kinerja melalui sistem yang kita buat,” ucapnya. ” Hal ini saya sampaikan karena banyak daerah yang belum ada komitmen dari pimpinan. Kalau Teluk Wondama, saya melihat ada komitmen,” tambahnya.

Yang kedua melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ketiga adalah membentuk tim reformasi birokrasi. Keempat menetapkan roadmap. Kelima, menerapkan manajemen berbasis kinerja. Keenam, menginformasikan upaya dan hasil secara berkala termasuk proses percepatan reformasi birokrasi yang sudah bisa dinikmati, Ketujuh, melaksanakan monitoring dan evaluasi.Kedelapan, menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

Naftalia kemudian bertanya kepada para peserta, apakah tujuan reformasi birokrasi? Tujuannya menurut Naftalina untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karaktaristik, adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi. (Hs.Foto:Hs)

Related posts

Leave a Comment