China, GPriority.co.id – Pemerintah China baru saja mengeluarkan peraturan baru untuk para influencer di media sosial. Terhitung mulai Oktober 2025, influencer China diwajibkan untuk mempunyai sertifikat.
Sertifikat tersebut terutama bagi influencer China yang sering membahas isu-isu penting mulai dari keuangan, kesehatan, hukum, hingga pendidikan. Adapun kualifikasi yang dimaksud ialah sertifikat gelar pendidikan atau lisensi profesional.
Sebagaimana dilansir dari laporan WIO News pada Rabu (5/11), aturan baru ini dirilis oleh Cyberspace Administration of China (CAC) yang menjadi langkah dari pemerintah negara tersebut untuk mencegah penyebaran informasi palsu serta konten yang menyesatkan. Sederhananya, CAC merupakan badan pengawas internet di China.
Lewat aturan baru ini, influencer China diharapkan dapat berbicara lebih berhati-hati dan menghindari pembicaraan tanpa adanya dasar yang kuat, terlebih saat membahas isu sensitif.
Apabila ada influncer yang kedapatan berbicara di luar konteks atau memutarbalikkan fakta, akun mereka akan terancam ditutup dan di blacklist, bahkan dilaporkan ke pemerintah.
Selain itu, pemerintah China juga memperingatkan berbagai platform seperti Douyin yang merupakan TikTok versi China, Bilibli, hingga Weibo, untuk memverifikasi kualifikasi para influencer serta konten yang diunggah mereka.
Melalui aturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas para influencer serta keandalan mereka untuk membuat konten, di samping menciptakan ekosistem digital yang juga lebih sehat.
Setelah diumumkan, kebijakan tersebut pun menuai reaksi beragam dari netizen serta influencer China. Banyak yang menganggap aturan tersebut membatasi kreativitas serta kebebasan dalam mereka dalam berekspresi. Pasalnya, influencer dituntut memiliki kualifikasi akademi untuk dapat berbagi informasi. Hal ini tentu menyulitkan, terutama bagi influencer yang baru berkecimpung.
Kendati demikian, pemerintah China menegaskan, kebijakan ini menjadi bentuk keseriusan mereka bukan hanya dalam mengontrol informasi yang beredar di online, namun juga membatasi penyebaran hoaks serta konten berbahaya di media sosial.
