Jakarta, GPriority.co.id – Belum lama ini, Kepala Pusat Kajian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, menyebutkan jika lebih dari 200 pulau di Indonesia telah privatisasi dan dijual hingga tahun 2023 kemarin, seperti dilansir dari Antara.
Adapun, angka pulau Indonesia yang telah diperjualbelikan hingga 2023 tersebut didapat dari sejumlah organisasi nirlaba.
Lebih lanjut Athiqah mengatakan, pulau yang paling banyak terjual justru berada di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara.
“Keberadaan pulau-pulau kecil semakin hilang, bahkan tenggelam. Bukan hanya karena perubahan iklim, tetapi juga karena industri ekstraktif,” jelas Athiqah seperti dilansir pada Jumat (19/7).
Industri ekstraktif sendiri merupakan industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar tempat produksi. Industri ini bertujuan untuk mengolah kekayaan alam menjadi berbagai barang yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia.
Contoh industri ekstraktif antara lain seperti pertambangan, penangkapan ikan besar-besaran, dan eksplorasi minyak serta gas.
Lalu, apa dampak dari industri ekstraktif ini?
– Pertama, berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di pesisir laut dan pulau kecil.
– Kedua, terjadinya pencemaran logam berat.
– Ketiga, pencemaran udara,
– Keempat, hancurnya hutan,
– Kelima, penggusuran kebutuhan petani,
– Keenam, privatisasi wilayah pesisir membuat ruang hidup masyarakat sekitar menjadi terampas,
– Ketujuh, akses masyarakat untuk melaut, jadi terbatas.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau, dilansir dari Portal Informasi Indonesia.
Adapun, jika dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah sebenarnya sudah lama melarang jual-beli pulau di Indonesia. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara.
Pemerintah sendiri hanya memberikan izin sewa pulau untuk kepentingan pariwisata semata.
Foto : Ilustrasi / Secret Retreats
