Demi Kuatnya Kedaulatan NKRI, Strategi Kebijakan Luar Negeri Harus Mumpuni

Jakarta, Gpriority.co.id – Indonesia harus memiliki strategi kebijakan luar negeri yang mumpuni untuk penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dikatakan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto dalam Dialog Publik Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas Sesi 1.

Menurut Andi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Indonesia dalam menerapkan strategi kebijakan luar negeri untuk penguatan kedaulatan NKRI. Menurut mantan Sekretaris Kabinet ini yang pertama ialah dengan memperhatikan kondisi geopolitik.Dikatakannya, gagasan geopolitik terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan konteks historis. Lingkungan strategis global dimana adanya rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok juga perlu dicermati Indonesia. Indonesia, lanjut Andi, harus juga memperhatikan lingkungan strategis regional dimana isu yang berkembang di Asia Pasifik ialah sengketa laut Tiongkok Selatan serta Belt and Road Initiative.

Indonesia pun dituntut untuk terus meningkatkan kepemimpinan di dunia internasional. Disisi lain juga harus diperhatikan adanya kerawanan grey zone. Grey zone merujuk pada aktivitas ambigu negara memanfaatkan berbagai instrumen (Politik, ekonomi, informasi, atau militer) untuk menekan lawan. Andi yang juga pengamat pertahanan mengingatkan akan ancaman di perbatasan yang terdiri dari inflitrasi asing, illegal fishing, terorisme, perompakan hingga perdagangan narkoba.

Sementara yang tak kalah pentingnya untuk dicermati adalah kerawanan siber, instabilitas domestic terkait konflik sosial, konflik pemilu hingga separatisme. Terkait skenario kebijakan luar negeri yang harus diambil Indonesia dalam interaksi negara besar (AS-Tiongkok, Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas nasionalnya agar mampu secara aktif merespon berbagai mode interaksi negara besar. Sedangkan untuk proyeksi peningkatan kapasitas ekonomi menurutnya, dalam skenario realistis Indonesia baru keluar dari middle-income trap pada 2047. Lemhanas mengusulkan kerangka Geo V (ekonomi hijau, ekonomi biru, konsolidasi ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan IKN) sebagai fokus Indonesia kedepan untuk keluar dari  middle-income trapsecara lebih awal dari skenario realistis. Geo V menjadi platform bagi Indonesia menarik investasi (domestik/asing) sekaligus meningkatkan kapasitas nasional untuk menjadi negara besar. Karenanya diperlukan kajian lebih lanjut untuk membentuk kerangka strategis implementasi Geo V dalam mendukung peningkatan kapasitas nasional. Geo V dijelaskannya juga dapat menjadi kerangka rujukan untuk meningkatkan kapasitas geopolitik guna mewujudkan visi Indonesia menjadi negara besar.

Selain Andi Widjajanto, pada sesi 1 yang mengambil tema Strategi Kebijakan Luar Negeri untuk Penguatan Kedaulatan NKRI juga diisi oleh narasumber lain yakni, Slamet Soedarsono, Deputi Pulhukhankam PPN/ Bappenas dan Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. (PS)

Related posts