Jakarta, GPriority.co.id – Sebanyak 24 sopir Kopaja disebut batal mengangkut massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuju aksi #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengklaim para sopir mendapat intimidasi setelah menerima telepon dari pihak tertentu.
Menurut Hafidz, para sopir disebut diminta mencari alasan agar tidak menjemput mahasiswa. Kondisi tersebut membuat BEM UI harus menghadapi kendala transportasi sebelum menggelar aksi. Meski demikian, mahasiswa menegaskan tidak menyalahkan para sopir karena mereka dinilai berada dalam posisi tertekan dan khawatir kehilangan pekerjaan.
“Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja. 24 Kopaja semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi. Karena mereka diintimidasi, bisa saja dipecat. Ini kan sangat disayangkan,” ujar Hafidz.
BEM UI menggelar aksi #MerebutKemerdekaan untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Hafidz menilai berbagai persoalan struktural masih membebani masyarakat dan perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dugaan intimidasi terhadap sopir Kopaja tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian aksi mahasiswa. Namun, klaim tersebut merupakan pernyataan dari pihak BEM UI dan belum dapat dipastikan secara independen siapa pihak yang disebut menghubungi para sopir.
Meski transportasi massa terkendala, aksi tetap berlangsung. Mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian pemusatan kekuasaan, serta penolakan terhadap intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
BEM UI juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait daerah. Mahasiswa meminta penguatan otonomi daerah dan menolak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, massa aksi menolak penguatan militer melalui pembangunan batalyon di berbagai wilayah.
Mereka menyerukan agar pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dibandingkan kebijakan yang dinilai memperluas peran militer di ruang sipil.
Dalam isu kebencanaan, mahasiswa turut mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak di Sumatra dan Flores/NTT, sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak.
Sebelumnya, Hafidz juga dikenal sebagai Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI yang aktif menyuarakan kritik mahasiswa. Dalam aksi sebelumnya pada Juli 2026, ia menyoroti persoalan reformasi Polri dan keterlibatan aparat di ruang sipil.
Aksi #MerebutKemerdekaan menjadi bagian dari upaya BEM UI menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan langkah awal dan mengajak elemen masyarakat lainnya untuk ikut menyuarakan aspirasi.
