MALUT_GPRIORITY – Pemerintah Kabupaten kota se-provinsi Maluku Utara (Malut) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 25 November 2020 kemarin.
Wakil Gubernur Malut M Al Yasin Ali, didampingi Kepala Kanwil DJPb Malut Bayu Andy Prasetya resmi menyerahkan DIPA dan TKDD ke kepala daerah kabupaten kota serta satuan kerja (Satker) dan instansi vertikal resmi diterima pada Senin (30/11/2020) bertempat di Aula Gedung kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sofifi.
Dalam sambutan Wagub M Al Yasin Ali menyampaikan bahwa, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh Satuan Kerja dan Instansi Vertikal serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Maluku Utara. ”Dengan diserahkan DIPA tahun 2021 ini dilakukan lebih awal, meski dalam situasi pandemi COVID-19, karena tujuan supaya pelaksanaan anggaran baik pusat maupun daerah dapat dipersiapkan serta dilaksanakan dengan baik oleh instansi terkait,” ujar Yasin.
Ia mengatakan, diketahui bersama bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun yang cukup berat dimana pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, namun menjadi pemicu permasalahan ekonomi Indonesia. ”Kita harap dengan adanya tantangan ini, dibutuhkan sinergitas dari seluruh komponen, dalam hal ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” harapnya.
Wagub mengungkapkan bahwa dukungan APBN terhadap perekonomian secara nasional terlihat nyata. Di wilayah Provinsi Maluku Utara sendiri, ketika krisis pandemi COVID-19, ekonomi provinsi Maluku Utara sempat turun dari 5,3 menjadi 3,06 persen pada triwulan I, dan makin menurun pada triwulan II mencapai 0,16 persen. Namun memasuki triwulan III, ekonomi Maluku utara kembali tumbuh menjadi 6,6 persen dari tahun sebelumnya, atau naik 7,82 persen dari triwulan sebelumnya. ”Untuk mencermati sumber pertumbuhan ekonomi, maka selain oleh karena industri pengolahan, kenaikan pertumbuhan disumbangkan oleh administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan social wajib, yang merupakan dukungan anggaran pemerintah yang direalisasikan pada triwulan ketiga,” ujarnya.
Lanjutnya dia, hal ini merupakan salah satu dampak postif, bahwa DIPA dan TKDD merupakan instrument penting dan menjadi motor penggerak laju pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. APBN Tahun 2021 sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung keberlanjutan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan nasional kembali ke jalurnya. ” Pemerintah Provinsi sendiri melalui pengkajian berbagai isu strategis wilayah, merumuskan 6 prioritas pembangunan, yakni Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Rata-rata kita masih bersada dalam kategori sedang dan rendah. Maka saya meminta perhatian kepada para Bupati /Walikota dan intansi vertikal terkait, untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wagub mengatakan, Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah diharapkan dukungan dari daerah untuk terus memperhatikan infrastruktur pelayanan dasar, indeks konektifitas wilayah dan ketimpangan wilayah yang perlu kita intervensi bersama. ”Saya minta supaya kerjasama dalam meningkatkan nilai tambah pengelolaan sumberdaya unggulan, meningkatkan daya saing petani dan nelayan kita, pertumbuhan industri mikro, dan peningkatan tingkat pengeluaran masyarakat, disamping menjaga tingkat inflasi daerah. Selain itu juga, saya juga berharap kerjasama Satuan Kerja dan Bupati dan Walikota, terhadap tantangan kita bersama, yaitu dalam rangka Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Malut,” pungkasnya. (wmj)
