Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyaluran dana sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum memberikan dampak signifikan terhadap kemudahan akses pembiayaan bagi rakyat kecil.
Menurut Saleh, hingga kini masyarakat masih kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank.
“Ini susah sekali. Orang mau pinjam Rp15 juta, Rp20 juta saja enggak dikasih. Aneh enggak? Coba pakai jaminan segala. Mau jaminkan apa? Dia enggak punya duit, Pak. Dia cuma mau jual sayur, mau jual ikan, tapi enggak dikasih pinjaman. Kalau enggak dikasih, keluarganya enggak makan,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (8/10).
Lebih lanjut, politisi PAN itu menyoroti penyaluran dana dari Kementerian Keuangan ke perbankan pelat merah, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Namun, menurutnya, penyerapan dana tersebut belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Bapak dari Kemenkeu, tolong lihat. BRI tahun lalu dapat Rp175 triliun dari total Rp280 triliun penyaluran dana pemerintah. Kalau margin-nya 10%, berarti BRI dapat keuntungan sekitar Rp17,5 triliun. Pertanyaannya: berapa yang benar-benar sampai ke rakyat miskin? Jangan-jangan cuma sebagian kecil,” ujar Saleh.
Saleh menilai, semangat pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi akan sulit tercapai jika mekanisme penyaluran dana melalui perbankan masih berorientasi pada profit.
Ia menegaskan, penyaluran dana besar seperti subsidi maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) seharusnya benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah, bukan justru mempertebal keuntungan lembaga keuangan.
Karena itu, Saleh mendesak Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran dana subsidi dan KUR.
“Negara harus hadir memberi keberpihakan nyata. Kalau masyarakat kecil terus kesulitan akses modal, maka pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok besar. Pemerintah perlu menata ulang skema subsidi agar benar-benar pro rakyat,”pungkasnya.
Sebagai informasi, Kemenkeu telah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara, pada Jumat (12/9).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, rincian penerima dana tersebut, yakni bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, sementara BTN mendapatkan Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.
“Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Prubaya.
Purbaya menambahkan, bahwa dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral. Dengan menempatkannya di bank komersial, dana ini dapat diakses untuk kredit.
Pewarta : Fifi Abdurahman
