DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kemendag 2025, Mendag Beri Respon Positif

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik persetujuan Komisi VI DPR RI atas Pagu Indikatif Kemendag tahun 2025 sebesar Rp1,658 triliun. Pagu indikatif ini mengalami penurunan sebesar Rp308,270 miliar atau 15,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp1,97 triliun.

Penggunaan anggaran ini akan difokuskan pada empat arah kebijakan Kementerian Perdagangan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Pagu indikatif tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan ini disampaikan pada rapat kerja Komisi VI DPR RI yang berlangsung Kamis (13/6) di Jakarta. Dalam rapat tersebut, dibahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Perdagangan Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, dan realisasi anggaran semester I tahun 2024.

“Saya mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI atas Pagu Indikatif Kemendag tahun 2025,” ujar Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangannya dilansir pada Jumat (14/6).

Dalam rapat tersebut, Mendag Zulkifli Hasan didampingi oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, serta seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Mendag Zulkifli Hasan juga menyampaikan empat arah kebijakan yang menjadi fokus Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Keempat hal tersebut adalah pengembangan ekspor, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan antarwilayah, dan pengamanan perdagangan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2025—2045 dan RPJMN 2025—2029.

“Target dimaksud adalah peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029; serta peningkatan perdagangan antarwilayah sebesar tiga kali lipat dari Rp1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp3,01 triliun pada 2025,” kata Mendag.

Kemendag juga telah menyusun sejumlah kegiatan prioritas tahun 2025, di antaranya pengembangan e-commerce, fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui export center, temu bisnis, dan fasilitasi perizinan, serta fasilitasi pelaku usaha pasar domestik melalui kemitraan pemasaran, bantuan peralatan/sarana, dan sertifikasi produk dalam negeri.

Selain itu, pengamanan perdagangan internasional, pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sarana Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) juga menjadi prioritas, termasuk pengembangan perdagangan antarwilayah, pengembangan SDM, penyediaan data barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), perlindungan konsumen, perundingan perdagangan internasional, dan promosi ekspor.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengapresiasi persetujuan Komisi VI DPR RI terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,40 triliun. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor PR.002/239/M-DAG/SD/4/2024 pada 30 April 2024.

Penambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor, pengembangan perdagangan antarwilayah, serta peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi.

Foto: Kemendag